Oleh Reza Fahlevi -- Direktur Eksekutif The Jakarta Institute
NEGARA-negara maju seperti Amerika Serikat, China, Jerman, Inggris, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan sebagainya, melesat menjadi negara dengan peradaban yang tinggi karena mengarusutamakan riset dan penelitian.
Di negara yang ekonominya moncer, lembaga penelitian baik yang dikelola pemerintah maupun non-pemerintah berperan penting memajukan peradaban. Mereka menjadikan riset sebagai salah satu "industri" di sektor pengetahuan.
Karena itu, tidak heran jika modal utama membangun industri dan memajukan pertumbuhan ekonomi ialah dengan menguatkan lembaga risetnya. Dan Pemerintah di negara maju setiap merumuskan kebijakan selalu berbasis bukti ilmiah dari hasil riset (research based policy).
Bukan rahasia umum, keberadaan Litbang di setiap Kementerian atau Lembaga Negara kerap dianggap sebelah mata. Bahkan ada plesetan: Litbang itu singkatan dari sulit berkembang. Mirisnya lagi, anggaran Litbang selalu paling kecil dan kerap dianggap sebagai tempat "buangan" ASN atau Pejabat bermasalah.
Anggapan itu tidak sepenuhnya benar setelah saya melihat langsung Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) dan bertemu serta diskusi dengan Plt. Kepala BPP Kemendagri Bapak Dr. Agus Fatoni, M.Si beserta jajarannya. Beliau merupakan Pejabat berprestasi yang berkarir cukup lama di Kemendagri.
Anggapan Badan Litbang di setiap Kementerian atau Lembaga hanya tempat pembuangan pejabat bermasalah juga salah besar. Buktinya, di BPP Kemendagri, Bapak Agus Fatoni sosok yang sangat mumpuni dengan sejumlah pengalaman birokrasi dan organisasi. Untuk diketahui, di bawah Komando Menteri Dalam Negeri Prof. Muhammad Tito Karnavian, pemilihan Pejabat di setiap Direktorat berdasarkan merit system dan merupakan hasil lelang jabatan yang akuntabel.
BPP Kemendagri memang memiliki anggaran kecil, namun itu tidak menyurutkan semangat Pimpinan beserta jajarannya untuk terus mengabdi dan memberikan support terbaik untuk Kemendagri dan melayani masyarakat.
Hal itu bisa dibuktikan medio Mei-Juni 2020 lalu Kemendagri sukses menggelar Lomba Inovasi Daerah Dalam Tatanan Normal Baru, dimana Ketua Panitia Pelaksananya adalah Plt. Kepala BPP Kemendagri Bapak Agus Fatoni, dan seluruh jajaran BPP Kemendagri dibantu komponen lain di Kemendagri meskipun dengan anggaran terbatas dan waktu persiapan yang begitu singkat.
Hal positif lain yang patut disorot untuk menepis anggapan Litbang yang sering diplesetkan menjadi sulit berkembang ialah tata kelola organisasi di BPP Kemendagri berjalan sangat efektif dan turut berkontribusi sebagai salah satu think tank di Kemendagri untuk merumuskan setiap Kebijakan, baik yang bersifat regulatory maupun non-regulatory.