Gubernur,Walikota,dan Bupati tidak diperbolehkan melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemda yang dipimpinnya
Larangan itu tertuang dalam surat edaran tertanggal 29 maret 2024 , yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bernomor 100.2.1.3/1575/SJ
Salah satu poin edaran itu memuat kepala daerah dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan terhitung tanggal 22 Maret 2024.
kecuali jika pemerintah daerah mendapat persetujuan tertulis dari mentri demikian yang ditegaskan.
Larangan ini sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
Pada ayat lima (5) dalam ketentuan tersebut ditegaskan apabila kepala daerah selaku petahana yang melanggar akan dikenai sanksi pembatalan atau diskualifikasi sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
Selain itu adapula sangsi ancaman pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp 6 juta berdasarkan Pasal 190.
Dengan seiring surat larangan pergantian pejabat itu,menariknya telah diberitakan sebelumnya bahwa Pemerintah Tojo Una -una melakukan pencopotan ke bebeberapa pejabatnya
Antara lain yakni Sekertaris daerah Sovianur kure pemberhentian itu sejak tanggal 28 maret
berdasarkan SK Bupati Tojo Una-una Nomor 800.1.3.3/048/BKPSDMD.B.TU/2024.
Namun pergantian jabatan sekda ini belum dapat dipastikan, karena masih dalam porses pengkajian sesuai aturan dan prosedur yang berlaku