Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam Pembentukan Hukum di Indonesia
Sejak berdirinya selama dua dekade yang lalu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah menjalankan tugasnya untuk menguji undang-undang terhadap Konstitusi, melindungi hak-hak asasi manusia, dan menentukan batas kekuasaan pemerintah. Namun, peran MKRI tidak luput dari sorotan kritis dan kontroversi. Artikel ini akan mengeksplorasi catatan kritis MKRI dan pengaruhnya dalam pembentukan hukum di Indonesia.
I. Sejarah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan Latar Belakang Reformasi Hukum di Indonesia
Sejarah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan latar belakang reformasi hukum di Indonesia memiliki peran penting dalam pemahaman tentang perjalanan dan konteks pembentukan MKRI. Bagian ini akan membahas perkembangan MKRI sejak didirikan dan pentingnya reformasi hukum dalam membentuk landasan konstitusional yang kuat di Indonesia.
1. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- MKRI didirikan pada tanggal 13 Agustus 2003 melalui amendemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945.
- Proses pendirian MKRI merupakan respons terhadap tuntutan reformasi hukum dan politik yang diawali dengan jatuhnya rezim otoriter pada tahun 1998.
- Latar belakang pendirian MKRI adalah untuk memastikan adanya penegakan hukum yang berdasarkan konstitusi, melindungi hak-hak asasi manusia, dan membangun sistem peradilan yang independen.
Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai sejarah pembentukan MKRI kalian bisa mengakses laman website Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id)
2. Reformasi Hukum di Indonesia