Lihat ke Halaman Asli

Asep Surahman

Bekerja sebagai perangkat Desa ingin menuliskan pengalaman sebagai perangkat Desa

BBM dan Balsem

Diperbarui: 24 Juni 2015   11:51

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Menyimak pemberiataan akhir-akhir ini baik dari media online, media cetak maupun televisi tentang rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM atau menarik subsidi secara perlahan dari BBM tersebut, sudah dari beberaa bulan yang lalu bahkan tahun yang lalu Pemerintah merencanakan akan menaikan Harga BBM menyikapi harga minyak mentah dunia yang semakin melambung di satu sisi dan di sisi yang lain konon katanya cadangan BBM dari fosil ini di duniasemakin berkurang. Rencana kebijakan pemerintah mulai dari rencana kenaikan BBM sampai rumusan harga kenaikan tersebut akan dialokasikan kepada masyarakat yang terkena dampak secara langsung dari kenaikan tersebut sampai hari ini belum terwujud, mulai dari pembatasan tahun kendaraan yang aan mengkonsumsi BBM jenis apa, pemasangan alat tertentu untuk mendeteksi kecurangan pembelian BBM, penerapan harga BBM dua harga dengan jenis BBM yang sama, sampai yang terakhir konon katanya pemerintah akan menerapkan kebjakan kenaikan BBM satu harga walaupun belum pasti kapan resminya akan naik dan tetap masih menimbulkan keresahan dan gejolak di masyarakat.

Menanggapi kebijakan pemerintah yang akan menaikan harga BBM plus dengan kebijakan akan membuat suatu rumusan supaya yang menikmati subsidi tersebut benar-benar orang yang membutuhkan sampai saat ini masih menimbukan perdebatan tetang rumusan dan bentuk subsidi yang akan diberikan, kami memahami keinginan pemerintah untuk menaikan harga BBM mengingat beban subsidi yang ditanggung APBN, cadangan minyak fosil dunia yang konon katanya sudah menipis, keadilan dalam distribusi yang menikmati subsidi bbm itu adalah rakyat miskin bukan rakyat yang memiliki kendaraan terlepas tahun berapa kendaraanya. Terlepas dari itu semua menyikapi kegamangan pemerintah yang akan menaikan harga BBM plus bentuk subsidi yang akan diberikan pemerintah kepada rakyat miskin masih menimbulkan kontroversi terlebih setelah kebijakan pemberian dalam memberikan Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) yang diluncurkan waktu kenaikan BBM beberapa tahun yang lalu menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan menghancurkan tatanan kehidupan social, mental dan budaya masyarakat.

Maka dengan ini kami menyampaikan sikap dan usulan terkait dengan rencana kenaikan harga BBM tersebut sebagai berikut :

BBM sudah sewajarnya dinaikan mengingat beban subsidi dalam APBN semakin berat. Tapi rumusan kompensasi kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian pemerintah setelah dicabutnya subsidi dari harga BBM tersebut haruslah program yang benar-benar tepat sasaran dan bukan sifatnya pemberian yang akan menimbulkan efek negative terhadap tatanan kehidupan social, mental dan budaya masyarakat, pemberian bantuan langsung tunai masyarakat ( BLT) seperti yang telah di terapkan beberapa tahun yang lalu sangatlah tidak cocok. Maka dengan ini kami menyampaikan usulan alangkah lebih baiknya kompensasi tersebut dibuatkan atau dimasukan dalam suatu program yang benar-benar dapat mengelola dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bentuknya bukan pemberian tapi bantuan permodalan bergulir yang dapat meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat, sehingga dengan bantuan tersebut masyarakat sasaran dapat berkarya yang menimbulkan efek peninkatan pendapatan, bukannya malah menunggu setiap 3 bulan di kantor pos yang katakanlah semacam menunggu gaji dari pemerintah dalam bentuk BLT yang setelah pencairan saat itu uang tersebut dibelanjakan dan habis, sementara tingkat mentalitas kemiskinan masih ada, sehingga suatu saat susidi BBM dicabut maka saat itupula masyarakat tersebut menjerit karena merasakan dampak kenaikan harga bbm. Tapi kalau kita memberikan bantuan yang sifatnya untuk permodalan bergulir, asal pengelolanya yang benar-benar amanah dan professional saya yakin kompensasi BBM itu akan sangat bermanfaat dan suatu saat kalau pemerintah akan mencabut kembali subsidi BBM baik perlahan-lahan maupun secara langsung masyarakat sudah siap dan tidak berdampak terhadap kenaikan harga beli yang lain

Saya usulkan alangkah lebih baiknya kalau kompensasi kenaikan harga BBM tersebut dialokasikan kepada Program PNPM baik perdesaan maupun perkotaan, dimana program ini adalah benar-benar pro rakyat, karena dalam setiap usulan kegiatan selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip PNPM diantaranya adalah kemendesakan, dibutuhkan masyarakat banyak, keberpihakan pada masyarakat miskin yang sudah tentu sangat selaras dengan tujuan pemerintah bahwa dengan diberikannya BLT adalah untuk membantu masyarakat miskin yang terkenan dampak akibat kenaikan harga BBM tersebut, Cuma bedanya kalau BLT hanya sekali pakai setelah itu habis dan sudah tentu akan menimbulkan kegaduhan dan merusak tatanan kehidupan social, mental dan budaya masyarakat, sementara kalau dana tersebut dialokasikan untuk menambah sumber pendanaan program PNPM baik perdesaan maupun perkotaan maka manfaatnya akan sangat terasa dan bisa kontinyu serta tidak akan menimbulkan kegaduhan dan tidak akan merusak tatanan social, mental dan budaya masyarakat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline