[caption id="attachment_292420" align="aligncenter" width="526" caption="Infografis 7 Solusi Kebijakan Bencana Sinabung (@econindonesia)"][/caption] Masa tanggap darurat erupsi Sinabung telah berjalan sekitar empat bulan. Pengungsi yang jumlahnya hampir mencapai 30.000 jiwa masih bertahan di 43 titik pengungsian yang tersebar di beberapa lokasi. Mereka masih harus bersabar untuk kembali ke rumah masing-masing karena otoritas yang berwenang merekomendasikan masa tanggap darurat diperpanjang hingga 1 Februari mendatang. Kedatangan Presiden SBY ke Tanah Karo beberapa waktu lalu walaupun tidak bisa mengakomodasi keinginan masyarakat sepenuhnya dirasa cukup bagus. Seperti biasa, SBY cenderung mengambil keputusan jalan tengah. Status Sinabung bukan sebagai bencana nasional, namun koordinasinya diambil-alih pusat melalui Kepala BNNP Syamsul Maarif. Sebelum dikunjungi SBY, harus diakui penanganan tanggap darurat memang jauh dari kata memuaskan. Apalagi ketika terjadi peralihan pimpinan tanggap darurat dari militer (Dandim) ke sipil (pejabat Pemkab Karo), ketersediaan logistik sempat menipis. Bahkan ketika dipimpin oleh Saberina br Tarigan, justru tercipta ketegangan antara otoritas tanggap darurat dengan dengan para pengungsi. Hal ini disebabkan pernyataan-pernyataan Saberina di media yang diniliai tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Saberina dalam sebuah wawancara dengan harian SIB pernah mengatakan tidak ada bangunan yang rusak di zona merah. Nyatanya belakangan diketahui bahwa banyak rumah warga yang roboh karena tidak kuat menahan tebalnya abu vulkanik. Saat berada di Tanah Karo mungkin SBY melihat bagaimana realitas yang ada sehingga memutuskan koordinasi penanggulangan bencana ini diambil alih BNPB. Bupati Karo Kena Ukur Surbakti yang selama ini banyak dikritik karena tidak bekerja secara maksimal dalam penanggulangan erupsi Sinabung dipangkas kewenangannya. Pemkab Karo yang dipimpinnya setelah SBY berkunjung berperan sebagai pembantu, bukan lagi pelaksana utama. Benar saja, hanya dalam hitungan hari, langkah-langkah penanggulangan mulai dari konsep relokasi, beasiswa untuk pelajar/mahasiswa, solusi pertanian, bahkan keringanan kredit perbankan langsung di-break down oleh instanasi-instansi terkait. Pengungsi yang sebagian di antaranya sempat putus asa kini mulai bergariah kembali. Sekarang ini yang perlu dipantau adalah realisasi semua solusi yang sudah diberikan oleh SBY. Semua jalan untuk penanggulangan telah terbuka, tinggal bagaimana langkah-langkah tersebut dilakukan dengan benar atau tidak. Dalam hal ini, masyarakat yang mengungsi maupun yang tidak terlibat secara langsung sebaiknya aktif dalam melakukan pengawasan. Bukan rahasia umum lagi, dalam bencana pun masih ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan. Pada gempa Bantul 2006 misalnya, banyak pejabat/tokoh yang akhirnya masuk bui karena menilep anggaran. Tujuan akhirnya tentu saja, warga yang terdampak erupsi Sinabung ini bisa kembali menjalani hidup baru dengan keceriaan. Cukuplah mereka hidup jauh dari kenyamanan selama empat bulan ini, jangan lagi ditambah dengan pemotongan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Semoga saudara-saudara kita yang mengungsi bisa segera bangkit dari keterpurukan!