Apa itu ‘cross-border’?
Akhir-akhir ini berita dengan istilah ‘cross border’ begitu ramai dibicarakan di kalangan masyarakat. Diikuti dengan kebijakan pemerintah yang akhirnya melarang aktivitas e-commerce cross border karena dianggap mengancam daya saing para pelaku UMKM lokal di Indonesia.
Tapi benarkan begitu?
Belum lama ini pemerintah bersama BI justru terlihat gencar mengkampanyekan transaksi cross border (QRIS Cross Border) di ASEAN (Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina) dan bahkan berencana memperluas kerjasama layanan tersebut dengan negara-negara lainnya seperti Jepang dan Hongkong.
Lantas apa bedanya?
Dikutip dari Koran TEMPO, ‘cross border trading adalah masuknya barang impor ke dalam wilayah suatu negara tanpa melewati proses pemeriksaan pabean.’ Di Indonesia hal ini biasanya dilakukan melalui platform e-commerce (misalnya Shopee). Kondisi memungkinkan masuknya barang impor langsung dari luar negeri dengan harga yang amat sangat murah. Kenapa bisa murah? Barang yang diperjualbelikan biasanya merupakan komoditas bernilai kecil sehingga terbebas dari bea masuk impor alias bebas pajak impor, jadi tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara. Hal inilah yang meresahkan para pelaku UMKM domestik.
Sementara itu, transaksi cross border melalui layanan QRIS Cross Border yang ditawarkan oleh BI termasuk dalam cross border payment yaitu sistem pembayaran yang digunakan untuk melakukan transaksi finansial di lintas negara. Jadi, kita bisa melakukan pembayaran di negara lain langsung menggunakan QRIS secara otomatis tanpa harus menukar mata uang rupiah ke mata uang lain secara manual (konversi) di money changer atau dengan tarik tunai di ATM yang prosesnya cukup memakan waktu, lebih rumit, dan ongkos yang lebih mahal.
Peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia
Dilansir dari qris.online, dalam praktiknya, ada lima hal yang menjadi pedoman utama keberhasilan implementasi QRIS Cross Border ini. Kelima pedoman tersebut adalah:
Mempromosikan Konektivitas Pembayaran ASEAN dan keterkaitan regional sistem pembayaran melalui infrastruktur terbuka dan interkoneksi pembayaran retail
Bentuk implementasi multilateral dengan berbagai negara