Bandung, 17 Mei 2023 -- Secara umum, visi Ekonomi Islam harus diyakini sebagai Rahmatan lil Alamin dan dapat menggapai Human Falah (Kebahagiaan dunia dan akhirat). Mewujudkan visi tersebut dapat diimplementasikan dengan Maqashid Syariah yang terdiri dari Nafs, Din, 'Aql, Nasl, Maal.
Berbicara mengenai ekonomi pembangunan, ada model yang disebut "Dynamic Model (Circle of Equity)" dari Ibnu Khaldun. Di sana ada unsur:
- Otoritas politik/Political authority (G): Pemerintah tidak dapat berjalan tanpa menggunakan kekuatan kedaulatan nilai syariah.
- Syariah/Shari'a (S): Pemerintah yang diisi dengan orang yang paham akan ekonomi syariah.
- Manusia/Man (N): Kedaulatan tidak akan memperoleh kekuatan kecuali didukung insani yang islami.
- Harta benda/Property or wealth (W): Sumber daya insani tidak bisa dipertahankan terkecuali dengan maal.
- Keadilan/Justice (j): Harta benda tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan.
- Pembangunan/Development (g): Pembangunan tidak bisa dicapai kecuali sebuah keadilan (adil = tidak dzalim/tidak mendzalimi/Tolak ukur yang dipakai oleh Allah untuk mengevaluasi manusia).
Ibnu Khaldun melambangkan Dynamic Model (Circle of Equity) dengan konsep bintang untuk menggambarkan keterkaitan di antara komponen-komponen yang ada tersebut.
Ada pesan Ibnu Khaldun kepada Raja pada saat itu (Terkait model Ibnu Khaldun di atas),
- Kekuatan kedaulatan (al-Mulk) tidak dapat dipertahankan kecuali dengan mengimplementasikan syariah".
- Syariah tidak dapat diimplementasikan kecuali oleh sebuah kedaulatan (al-Mulk).
- Kedaulatan (al-Mulk) tidak akan memperoleh kekuatan kecuali bila didukung oleh sumber daya insani (ar-rijal).
- Sumber daya insani (ar-rijal) tidak dapat dipertahankan kecuali dengan harta benda (al-mal).
- Harta benda (al-mal) tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan (al-'imarah).
- Pembangunan (al-'imarah) tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan (al-'adl).
- Keadilan (al-'adl) merupakan tolak ukur (al-mizan) yang dipakai Allah untuk mengevaluasi manusia.
- Kedaulatan (al-mulk) mengandung muatan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan.
Berdasarkan pembahasan di atas, dalam kegiatan Kelas Praktisi Ekonomi Pembangunan Islam pada program studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, UPI yang diselenggarakan hari Rabu, 17 Mei 2023, dengan judul "Pembangunan Ekonomi di Negara-negara Muslim" bersama narasumber Prof. Dr. Nurul Huda, SE., MM., M.Si.
Terlihat pada Real GDP growth projections for 2023 and 2024. Pada tahun 2023, negara dengan peringkat teratas diperoleh China (5,3%), India (5%), Indonesia (4,7%). Sedangkan pada tahun 2024, peringkat teratas diperoleh negara India (7,7%), Indonesia (5,1%), China (4,9%). Apakah GDP Growth bisa dijadikan sebagai suatu indikator keberhasilan pembangunan? Tentu dalam konteks konvensional ini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Namun, jika dikritisi dalam pendekatan syariah adalah tidak tepat ketika menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah indikator keberhasilan pembangunan. Mengapa? Karena pada GDP, GNP yang komponennya tentu dilihat bagaimana peran sektor konsumsi yang begitu tinggi. Hal ini harus dijadikan pertimbangan ketika menyusun indikator keberhasilan pembangunan dalam koridor Ekonomi Islam.
Selanjutnya, jika kita coba bandingkan negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI, maka bisa dilihat bahwa dari sisi proyeksi pertumbuhan ekonomi secara rata-rata negara OKI memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi di atas negara-negara dalam konteks global.
(Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global dan OKI, Oktober 2022)
Pada perkembangan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi sejumlah negara anggota OKI diperkirakan tahun 2023 akan tumbuh 4,0%. Sedangkan average di dunia pada saat itu adalah 2,6% ; 2,9%. Maka, negara OKI di atas negara-negara yang ada di dunia ini. Pada share PDB, negara Turki menyumbang share PDB terbesar yaitu 13,8% terhadap PDB dari negara-negara OKI itu sendiri (Oktober, 2022).
Jika dilihat dalam konteks GDP-nya, Indonesia (3,566) dengan pendekatan Purchasing Power Parity menjadi yang terbesar di antara negara-negara OKI. Lalu yang kedua diraih oleh Turki (2,943), dan disusul oleh Arab Saudi (1,751) sampai Iran (1,437) (April, 2022).