Lihat ke Halaman Asli

Kanwil Kemenkumham Maluku

Media Pemberitaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku

BPKP Provinsi Maluku Siap Dampingi Penyusunan MR & SPIP Kanwil Kemenkumham Maluku

Diperbarui: 3 Januari 2023   14:09

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Doc. Humas Kanwil Kemenkumham Maluku 

Ambon, KUMHAM MALUKU - Kakanwil Kemenkumham Maluku H.M Anwar N sambangi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, Selasa (03/01).

Kunjungan ini selain silaturahmi antar instansi pemerintahan juga sebagai bentuk koordinasi dan permintaan pendampingan pada pelaksanaan kegiatan Manajemen Risiko dan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) pada Kanwil Kemenkumham Maluku.

Didampingi Kepala Bagian Program dan Humas Abd Malik Wagola, Kepala Bagian Umum La Margono dan Kepala Subbagian Humas, RB & TI Fachrul Ahmad Bakker kedatangan Kakanwil diterima oleh Kepala BPKP Provinsi Maluku Yunaedi dari ruangan kerjanya.

Anwar menjelaskan, komitmen Kanwil Kemenkumham Maluku dalam meraih prerdikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) masih terus menjadi prioritas yang menjadi harapan di awal Tahun Baru ini, olehnya Kakanwil meminta kesediaan dari Kepala BPKP untuk dapat menunjuk porsonil pada Instansi yang dipimpinnya untuk menjadi pendamping pada penyusunan Manajemen Resiko dan SPIP.

Lebih lanjut, dikemukakan oleh Kakanwil bahwa selain karena Manajemen Risiko dan SPIP masuk dalam target kinerja, ada beberapa hal yang juga menjadi perhatiannya diantaranya untuk memberikan edukasi kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku dalam penyusunan daftar risiko.

"Selain karena merupakan target kinerja saya selaku Kakanwil, juga untuk memberikan pengetahuan kepada jajaran sehingga perlu dari BPKP Provinsi Maluku memberikan pendampingan tingkat maturitas penerapan Manajemen Risiko dan SPIP," pinta Anwar.

Menyambut positif silaturahmi dan rencana kegiatan yang diutarakan Kakanwil, Yunaedi menyatakan siap untuk membantu dan berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkumham Maluku dalam penyelenggaraan pendampingan Manajemen Risiko.

Ditambahkan olehnya bahwa hal pentingnya penerapan Manajemen Risiko dan SPIP karena hal tersebut merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi dan penilaian dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) WBK/WBBM khususnya Bidang Pengawasan. (Humas/AI)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline