Sejak masa jabatan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia mulai menggencarkan upaya untuk memperbaiki infrastruktur tanah air. Beberapa hasilnya dapat terlihat dengan jelas, seperti adanya bendungan Bendo, sirkuit Mandalika, dan pelabuhan Patimban.
Namun, salah satu infrastruktur yang paling penting adalah infrastruktur transportasi, terutama infrastruktur transportasi publik Indonesia, seperti kereta kecepatan tinggi (high-speed rail) dan kereta mass-rapid transit (MRT).
Walaupun pengembangan transportasi publik dan infrastrukturnya merupakan sebuah prioritas bagi pemerintah Indonesia, Indonesia tetap mengalami kesulitan dalam mendapatkan dan mengelola dana asing yang bisa mewujudkan proyek-proyek pengembangan transportasi tersebut.
Inefisiensi pengelolaan investasi infrastruktur transportasi di Indonesia bukanlah sesuatu yang hanya terjadi belakangan ini, namun merupakan suatu kejadian yang terus berulang setiap kali ada proyek infrastruktur yang menggunakan dana asing. Ini bisa dilihat dari konstruksi proyek MRT Jakarta, Monorel Jakarta dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang menggunakan dana asing sebagai salah satu sumber modal.
Hasil dari inefisiensi ini umumnya menghasilkan variation order -- sebuah persetujuan baru untuk memodifikasi hal-hal tertentu -- yang tertuju pada dua hal: keterlambatan perampungan konstruksi dan penambahan pembiayaan atas kontraksi.
Meskipun ada banyak yang berpendapat bahwa dampak inefisiensi pengelolaan investasi hanya berujung pada penambahan biaya dan keterlambatan waktu, inefisiensi pengelolaan investasi ternyata juga menghambat proses Indonesia dalam mendapatkan modal asing.
Pengelolaan investasi yang berujung kerugian atau ketidaklanjutan suatu proyek infrastruktur dapat menakuti investor asing, walaupun kepercayaan mereka terhadap perampungan proyek-proyek di Indonesia justru diperlukan untuk mendapatkan modal pengembangan infrastruktur yang cukup.
Bagaimana Kepercayaan Investor Asing?
Banyaknya proyek transportasi yang tidak kunjung selesai telah mengekspos inefisiensi pengelolaan investasi oleh Indonesia. Khususnya dalam konteks kerja sama internasional, inefisiensi merupakan hal yang tidak ideal bagi Indonesia, terutama jika Indonesia ingin mencapai target pembangunan yang merata dan meluas.
Pemerintahan Jokowi selama dua periode terakhir memiliki fokus utama untuk menggencarkan pembangunan yang merata ke seluruh pelosok Indonesia, yang berarti memperluas konektivitas. Hal ini tentunya membutuhkan proyek transportasi dan infrastruktur yang ambisius, seperti pembangunan rel dan kereta, kapal dan infrastruktur laut, serta banyak moda transportasi lainnya.
Proyek besar perlu didukung dengan pendanaan yang ambisius pula, dan sekedar anggaran pemerintah tidak dapat menutupi kebutuhan dana untuk pembangunan transportasi Indonesia. Mengacu pada data Kementerian Perhubungan tahun 2018, APBN atau APBD hanya mampu mengakomodir 30-40 persen dari kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi Indonesia. Maka dari itu, investasi asing menjadi salah satu sumber pendanaan yang paling krusial. Global Investor Trust in Indonesia Improving: Minister. Sumber: medcom.id