Tulisan ini awalnya merupakan tanggapan saya atas komentar Sdr. Dorus Wakum (aktivis HAM dan Anti Korupsi Papua, aktivis KontraS Papua dan Pimpinan LSM KAMPAK Papua) yang menanggapi artikel saya di Kompasiana berjudul “Otoritas Gereja Pusat Tolak Campuri Aspirasi Merdeka”. http://politik.kompasiana.com/2012/01/04/otoritas-gereja-pusat-tolak-campuri-aspirasi-merdeka/ dan "Pimpinan Gereja Papua Menabuh Genderang Perang" http://politik.kompasiana.com/2012/01/01/pimpinan-gereja-di-papua-manabuh-genderang-perang/
Atas saran seorang Kompasianer lainnya, tanggapan saya tersebut diminta untuk dimuat sebagai artikel baru di Kompasiana. Dengan sedikit modifikasi, maka jadilah artikel ini. (Trims buat mbak Sri Wilujeng atas sarannya yang tulus sekaligus membangun).
Sdr. Dorus Wakum dkk yang saya banggakan,
Benar, bahwa PGI hanyalah wadah bagi sebagian gereja-gereja (Kristen) di Indonesia, dan benar pula secara organisatoris PGI tidak bisa ikut campur dalam urusan rumah tangga masing-masing anggotanya.
Karena keterbatasan kapasitasnya itulah maka kurang tepat rasanya jika PGI dikomparasikan dengan KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia). Dan adalah SALAHpula Pimpinan Gereja (Kristen) Papua mengikuti jejak Gereja Katolik di Timor Timur. Mengapa?
Karena Keuskupan Timor Timur ketika mereka masih menjadi bagian NKRI, secara hirarkhi tidak berada di bawah KWI atau bagian dari KWI, tetapi langsung di bawah Vatikan.Demikianpun dengan Gereja Katolik di Afrika Selatan. Hirarki mereka (Gereja Katolik) berbeda dengan Gereja Kristen.
Selain itu, status politik Timor Timur waktu itu belum pernah masuk dalam agenda pembahasan PBB. Artinya secara kaidah hukum internasional, status politik wilayah Timor Timur waktu itu belumlah menjadi wilayah yang sah dari NKRI.
Berbeda dengan status politk wilayah Papua yang tengah diperdebatkan para Pemimpin Gereja Papua saat ini. Dari aspek hukum manapun sulit untuk diperdebatkan sebagai bukan wilayah Kedaulatan NKRI.Ini alasannya : http://politik.kompasiana.com/2011/12/31/sejarah-integrasi-papua-versi-pimpinan-gereja-gereja-papua/
Agar bisa disejajar dengan perjuangan Gereja Katolik di Timor Timur, mereka terlebih dahulu harus menarik status politik wilayah Papua ke titik Nol. Dan untuk itulah mereka terpaksa harus menyangkali sejarah integrasi wilayah Irian Barat ke dalam NKRI.
Surat terbuka Pimpinan Gereja Papua itu ditandatangani oleh Pimpinan Gereja Kristen di Papua, dan tak satupun wakil dari Pimpinan Gereja Katolik di Papua yang terlibat di dalamnya. Karena setahu saya, para Pimpinan Gereja Katolik itu sangat taat azas : berpolitik praktis itu dilarang oleh Otoritas Gereja mereka. Inilah nama-nama para penandatangan Surat Terbuka itu :
1. Pdt. Jemima M. Krey, S.Th (Ketua Sinode GKI di Tanah Papua)
2. Pdt. Dr. Benny Giay (Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua)
3. Pdt. Socratez Sofyan Yoman, MA (Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua)
4. Pdt. Dr. Martin Luther Wanma (Majelis Umum /Sinode Nasional Gereja Kristen Alkitab Indonesia)
Pertanyaannya : Rakyat Papua yang mana yang diwakili oleh para Pimpinan Gereja-Gereja Papua itu?Apakah “hanya” mewakili orang Papua yang nota bene: beragama Kristen ataukah termasuk yang beragama Katolik?Jika ya, dalam kapasitas sebagai apa mereka mewakili orang Katolik di Papua?
Pertanyaan lainnya : apakah otoritas gereja pusat juga setuju dengan istilah gerakan separatisme yang dimaknai sebagai “Bayi Nasionalisme” oleh para Pemimpin Gereja-Gereja di Papua? Bukankah ini dapat dikualifikasikan sebagai sebuah pemahaman sesat?
Saya hanya ingin menghimbau, hati-hatilah para pemimpin Gereja (Kristen) di Papua menggunakan istilah “Rakyat Papua”. Jangan hanya karena terdorong oleh nafsu akan kekuasaan, kapasitas pemimpin gereja lainpun dicaplok….!!!
Sekali lagi saya menggaris-bawahi pernyataan pernyataan Jeirry Sumampow (Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI) bahwa Sesungguhnya, bahasa “merdeka” yang kerap didengungkan warga Papua cuma bertujuan mencari perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah agar ada perubahan dalam pememenuhan kesejahteraan dan jaminan keamanan rakyat di Papua.