Dana Aspirasi Anggota DPRD Jateng Rp 11 Miliar. Demikian judul berita di salah satu media online. Tidak hanya satu media, tapi hampir semua media online besar Nasional memberitakannya. Detik.com, Viva.co, Tribunnews.com, Merdeka.com dan Antaranews.com adalah sekian diantaranya.
Anehnya, tidak ada satu pun surat kabar atau koran memuatnya. Jika Kompas dan koran Nasional lain bisa dimaklumi karena porsi penberitaan daerah terbatas, tapi tidak untuk Suara Merdeka sebagai koran terbesar di jateng dan halaman lokal sangat banyak. Begitupula koran lokal lain yangmemiliki halaman Semarang dan Jateng banyak. Semakin lucu jika melihat berita serupa juga dimuat oleh suaramerdeka.com atau Suara Merdeka versi online. Tapi di korannya tidak ada berita sama sekali.
Pertanyaanya, kenapa tidak memuat. Apakah wartawan koran-koran tersebut tidak meliput? Berita itu muncul dari Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jateng. Hampir semua media baik online, koran, dan televisi lokal meliput. Banyak saksinya karena sidang itu juga diikuti oleh beberapa mahasiswa dan LSM. Apakah beritanya tidak layak dari sisi nilai berita? Berita ini melibatkan Gubernur, KPK, 100 Anggota DPRD, melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar (lebih dari Rp 1 triliun). Bagaimana bisa tidak layak muat.
Coba pembaca nilai sendiri dengan membaca berita-berita tersebut di sini: Tribunnews.com Antara Suaramerdeka.com Detik.com Merdeka.com
Inti beritanya begini:
Saat Sidang Paripurna Jumat 17 Juni 2016, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengungkapkan bantuan keuangan Provinsi Jateng untuk kabupaten kota pada APBD 2015 sebesar Rp 2,353 triliun. Dari semuanya, Rp 1,113 triliun atau 49 persen merupakan dana reguler yang disalurkan langsung ke kas daerah pemerintah kabupaten kota. Sedangkan Rp 1,139 triliun atau 51 persen berupa dana aspirasi Dewan. Artinya jika dirata-rata satu wakil rakyat mendapat bagian Rp 11 miliar.
Dari penelusuran Ganjar, kegiatan pembangunan dari dana aspirasi ternyata tidak sesuai peta kemiskinan. Sebagian kegiatan dilaksanakan di daerah yang jelas –jelas kaya. Sedangkan daerah kantong kemiskinan malah tidak dapat dana. Ganjar menilai persoalan ini menjadi penyebab proses pengentasan kemiskinan di Jateng melambat. Penerapan dana aspirasi yang dilakukan oleh beberapa anggota Dewan tidak tepat sasaran. Dan Bukan hanya Ganjar, kini KPK sudah mulai mencium ketidakberesan tersebut.
Ketika Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengungkap dana aspirasi DPRD Jateng Rp 1,1 triliun ini, suasana sidang bahkan sempat riuh sejenak. Kabar dari gubernur sepertinya membuat beberapa anggota Dewan terkejut. Mereka seperti baru tahu bahwa total dana aspirasi di APBD 2015 sebesar itu sehingga seharusnya setiap anggota mendapat jatah Rp 11 miliar. Mungkin mereka adalah anggota dewan biasa yang hanya kecipratan dana aspirasi kecil. Ya, isu bahwa pembagian dana aspirasi tidak merata alias bagian terbesarnya dicaplok pimpinan dewan, terutama ketua DPRD Jateng yang bisa mendapat ratusan miliar, bukan berita baru.
Sebagai tambahan efek drama, selesai sidang, ada cerita bahwa Ketua DPRD Rukma Setyabudi keluar ruangan dengan muka masam. Sepertinya dia tidak happy dengan pengungkapan itu. Namun bukannya menyatakan ketidaksenangan pada gubernur, Rukma malah melampiaskan pada Sekda Jateng Sri Puryono. “Kalau mau buka-buka’an tidak apa-apa. Ayo buka-bukaan,” katanya.
Sebagai informasi, dugaan adanya manipulasi dana aspirasi ini bahkan sudah pernah dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Namun sepertinya laporan itu tidak ditindaklanjuti.
Kembali ke persoalan berita. Satu-satunya kemungkinan adalah ada tangan yang menyetop berita itu untuk tampil di koran. Hanya faktor itu yang bisa menjelaskan mengapa koran-koran lokal di Semarang dan Jateng seperti janjian tidak memuat berita. Siapa yang mungkin menyetop? Ialah orang-orang yang akan dirugikan oleh pemuatan berita tersebut. Mereka siapa? Ya oknum-oknum di DPRD Jateng.