Lihat ke Halaman Asli

DIMAS MUHAMMAD ERLANGGA

Ketua Gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GmnI) Caretaker Komisariat Universitas Terbuka

Watimpres Jadi DPA, Mungkinkah?

Diperbarui: 23 Juli 2024   13:19

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Bisnis. Sumber ilustrasi: Unsplash

Perubahan dalam struktur pemerintahan sering kali menjadi topik diskusi yang hangat di Indonesia. Salah satu gagasan yang menarik perhatian akhir-akhir ini adalah kemungkinan mengubah fungsi Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun, seberapa realistis dan bermanfaatkah ide ini bagi sistem pemerintahan Indonesia?

### Latar Belakang Watimpres dan DPA

Watimpres adalah lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan pemerintahan. Anggotanya dipilih langsung oleh presiden dan biasanya terdiri dari tokoh-tokoh berpengalaman di berbagai bidang. Watimpres, dalam konstitusi Indonesia, memiliki peran penting sebagai penasihat presiden meski tidak memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan.

Di sisi lain, DPA adalah lembaga yang pernah ada dalam sistem pemerintahan Indonesia, sebelum dihapuskan pada masa reformasi. DPA memiliki tugas dan fungsi yang mirip dengan Watimpres, tetapi dengan cakupan dan kewenangan yang lebih luas, termasuk memberikan pertimbangan pada keputusan besar negara yang memerlukan kebijakan strategis.

### Alasan Mengusulkan Perubahan

Beberapa alasan yang diajukan untuk mengubah Watimpres menjadi DPA antara lain:

1. **Penguatan Fungsi Konsultatif**: Dengan transformasi menjadi DPA, lembaga ini diharapkan dapat memiliki fungsi konsultatif yang lebih kuat dan independen, sehingga bisa memberikan nasihat yang lebih komprehensif dan objektif kepada presiden.

2. **Peningkatan Kredibilitas**: DPA di masa lalu dihuni oleh tokoh-tokoh nasional yang sangat dihormati, dengan kredibilitas yang diakui luas. Menghidupkan kembali DPA bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

3. **Kontinuitas Kebijakan**: Sebagai lembaga yang lebih struktural dan tetap, DPA dapat membantu menjaga kesinambungan kebijakan di tengah pergantian pemerintahan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi.

### Tantangan dan Hambatan

Meski ada banyak alasan mendukung, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan perubahan ini:

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline