**HIPOTESIS: APA YANG AKAN TERJADI JIKA PDI MEMENANGKAN PEMILU 1987?**
Pemilihan Umum (Pemilu) 1987 di Indonesia adalah salah satu momen penting dalam sejarah politik Indonesia, yang terjadi di tengah-tengah pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Dalam pemilu ini, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berada di bawah kepemimpinan baru Soerjadi, seorang politikus yang dikenal tegas dan memiliki visi "reformasi". Meski pada kenyataannya, Golongan Karya (Golkar) tetap dominan, menarik untuk mengeksplorasi hipotesis tentang apa yang akan terjadi jika PDI di bawah Soerjadi memenangkan Pemilu 1987.
### Latar Belakang Politik Era 1980-an
Pada era 1980-an, Indonesia berada di bawah pemerintahan otoriter Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Golkar, yang didukung oleh militer dan birokrasi, selalu memenangkan pemilu dengan mayoritas besar, sementara partai-partai lain, seperti PDI dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengalami tekanan politik yang signifikan. Pemilu 1987 sendiri ditandai dengan strategi pemerintah untuk memperkuat dominasi Golkar, termasuk melalui regulasi yang ketat dan penggunaan aparatur negara.
### PDI di Bawah Kepemimpinan Soerjadi
Soerjadi, yang memimpin PDI pada awal 1986, berusaha mengubah citra partai yang sebelumnya terpecah dan kurang solid. Di bawah kepemimpinannya, PDI berusaha memperluas basis dukungan, terutama dari kalangan muda dan kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan Orde Baru. Soerjadi juga dikenal vokal dalam menyuarakan isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia, meski harus berhadapan dengan tekanan dari pemerintah.
### Hipotesis Kemenangan PDI
Jika PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi memenangkan Pemilu 1987, beberapa perubahan besar mungkin terjadi dalam lanskap politik Indonesia. Berikut adalah beberapa hipotesis utama:
1. **Perubahan dalam Kebijakan Pemerintahan**
Kemenangan PDI kemungkinan besar akan membawa perubahan signifikan dalam kebijakan pemerintahan. Soerjadi dikenal dengan pandangannya yang lebih pro-demokrasi dan reformis dibandingkan dengan kepemimpinan Orde Baru.