# Simulasi Perolehan Suara PPP, Golkar, dan PDI di Pemilu 1997 dengan Sistem Proporsional Terbuka: Sebuah Hipotesis
Pemilu 1997 di Indonesia adalah salah satu pemilu terakhir di bawah rezim Orde Baru sebelum reformasi politik besar-besaran terjadi pada tahun 1998. Pada pemilu ini, sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem proporsional tertutup, di mana pemilih hanya memilih partai, dan partai kemudian menentukan siapa yang akan duduk di kursi parlemen. Partai yang berkompetisi pada saat itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Untuk tujuan artikel ini, kita akan melakukan simulasi perolehan suara dan kursi ketiga partai tersebut seandainya Pemilu 1997 dilakukan dengan sistem proporsional terbuka. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih memiliki kesempatan untuk memilih kandidat langsung, bukan hanya partai. Hal ini diyakini akan memberikan hasil yang lebih merefleksikan preferensi individu pemilih terhadap kandidat tertentu di dalam partai.
## Latar Belakang Pemilu 1997
Pemilu 1997 berlangsung dalam suasana politik yang sangat terkendali oleh pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Golkar sebagai partai yang didukung oleh pemerintah memiliki keunggulan besar dibandingkan PPP dan PDI. Hasil resmi dari Pemilu 1997 menunjukkan dominasi Golkar dengan perolehan suara sekitar 74,5%, diikuti oleh PPP dengan 22,4%, dan PDI dengan 3,1%.
Namun, sistem pemilu yang digunakan pada saat itu sangat mendukung kekuatan Golkar dengan berbagai mekanisme pengendalian dan manipulasi suara yang cukup signifikan. Oleh karena itu, sangat menarik untuk mengkaji bagaimana perolehan suara ini mungkin berubah jika sistem yang lebih transparan dan terbuka diterapkan.
## Sistem Proporsional Terbuka
Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih tidak hanya memilih partai tetapi juga kandidat individu yang mereka dukung dari partai tersebut. Kursi kemudian dialokasikan kepada kandidat berdasarkan jumlah suara yang mereka terima, yang kemudian dijumlahkan untuk menentukan perolehan kursi partai. Sistem ini mendorong kandidat untuk lebih dikenal dan dekat dengan pemilih mereka, sehingga lebih memungkinkan adanya representasi yang lebih adil dan sesuai dengan preferensi pemilih.
### Asumsi dalam Simulasi
Untuk menyusun simulasi ini, kita perlu membuat beberapa asumsi dasar: