#### Pendahuluan
Revisi terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI) telah menjadi isu hangat dalam perdebatan publik dan politik di Indonesia. Kajian ini akan menganalisis revisi tersebut dari perspektif ideologi Marhaenisme, yang berakar pada pemikiran Sukarno.
Marhaenisme menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dan peran sentral rakyat kecil dalam pembangunan bangsa. Dalam konteks ini, revisi UU TNI dan UU POLRI harus ditinjau berdasarkan apakah mereka memperkuat atau melemahkan prinsip-prinsip ini.
#### Latar Belakang UU TNI dan UU POLRI
UU TNI dan UU POLRI, yang masing-masing disahkan pada tahun 2004 dan 2002, menetapkan kerangka hukum dan operasional bagi dua institusi utama keamanan negara Indonesia. TNI bertugas dalam pertahanan negara, sementara POLRI bertanggung jawab atas penegakan hukum dan ketertiban umum. Keduanya memegang peran penting dalam menjaga stabilitas nasional dan kedaulatan negara.
#### Revisi UU TNI dan UU POLRI: Poin-Poin Kunci
Beberapa poin kunci yang muncul dalam revisi UU TNI dan UU POLRI meliputi:
1. **Penambahan Wewenang dan Fungsi**
- Revisi UU TNI mencakup perluasan peran TNI dalam urusan sipil dan ekonomi.
- Revisi UU POLRI memperluas wewenang POLRI dalam penanganan terorisme dan cybercrime.