### Koreksi atas Larangan Ibadah Jamaah Ahmadiyah di Jawa Barat (Kajian Ideologi Marhaenisme)
Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dan toleransi. Namun, realitas menunjukkan adanya berbagai tantangan dalam implementasi nilai-nilai tersebut, terutama dalam hal kebebasan beragama. Salah satu kasus yang mencuat adalah larangan ibadah Jamaah Ahmadiyah di Jawa Barat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji larangan tersebut dalam perspektif ideologi Marhaenisme, yang dikemukakan oleh Bung Karno sebagai panduan bagi pembangunan bangsa.
#### Sejarah dan Konteks Ahmadiyah di Indonesia
Ahmadiyah adalah salah satu aliran dalam Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada akhir abad ke-19 di India. Aliran ini mengklaim bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi setelah Nabi Muhammad, yang menyebabkan kontroversi dan penolakan dari mayoritas Muslim di seluruh dunia, meskipun belakangan Ahmadiyah Pecah Antara Lahore dan Qadyan. Di Indonesia, Ahmadiyah hadir sejak awal abad ke-20 dan telah mengalami berbagai bentuk penolakan dan diskriminasi.
Di Jawa Barat, larangan terhadap ibadah Jamaah Ahmadiyah semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah mengeluarkan berbagai kebijakan yang membatasi aktivitas keagamaan mereka, dengan alasan menjaga ketertiban umum dan melindungi keyakinan mayoritas. Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak yang menilai bahwa hal ini melanggar hak asasi manusia dan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.
#### Marhaenisme dan Prinsip Kebebasan
Marhaenisme, sebagai ideologi yang digagas oleh Soekarno, memiliki fokus pada pembelaan terhadap kaum marhaen atau rakyat kecil yang tertindas. Ideologi ini menekankan pentingnya keadilan sosial, kebebasan, dan persamaan hak bagi semua warga negara. Dalam konteks kebebasan beragama, Marhaenisme menuntut perlindungan bagi semua kelompok agama, termasuk minoritas seperti Ahmadiyah.
Bung Karno dalam berbagai pidatonya selalu menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Menurutnya, Indonesia harus menjadi negara yang menghormati semua keyakinan dan memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Kebijakan yang melarang ibadah Jamaah Ahmadiyah jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ini.
#### Analisis Larangan Ibadah Jamaah Ahmadiyah
1. **Pelanggaran Hak Asasi Manusia**: Larangan ibadah bagi Jamaah Ahmadiyah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan beragama yang diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. Setiap warga negara berhak untuk bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.