Lihat ke Halaman Asli

DIMAS MUHAMMAD ERLANGGA

Ketua Gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GmnI) Caretaker Komisariat Universitas Terbuka

Ekonomi Rente Jadi Penghambat Kemajuan Perekonomian Nasional

Diperbarui: 1 Desember 2023   10:18

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

https://mcw-malang.org/ladang-basah-perburuan-rente/

SEBUAH TANYA JAWAB ABSURD 

Di bawah panji-panji Trisakti Sukarno dan program Nawacita, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Kyai Ma'ruf Amin menabur harapan bagi banyak orang Indonesia.

Pemerintahan yang resmi berkuasa tanggal 20 Oktober 2019 (Jokowi Terpilih Lagi) lalu ini diharapkan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik: berdaulat di bidang politik, berdikari di lapangan ekonomi, dan berkepribadian secara budaya.

Tetapi perjuangan memenuhi harapan itu tidak gampang. Sudah 4 tahun Jokowi-Amin berkuasa, tanda-tanda mewujudnya harapan itu tidak kelihatan. Malahan, berbagai persoalan makin membelit negeri yang sudah berusia 78 tahun ini.

Namun, dari sekian banyak persoalan itu, isu soal ekonomilah yang paling mengemuka. Terutama setelah pemerintahan Jokowi-Amin mengeluarkan kebijakan Omnibus law. Terang sekali, paket kebijakan ekonomi itu justru untuk melancarkan arus masuk modal asing di Indonesia.

Masihkah kita bisa menaruh harapan pada Jokowi-Amin untuk memperjuangkan Trisakti Bung Karnodan Nawacita? Apakah Jokowi-Amin kelanjutan atau pertentangan dari rezim sebelumnya? Apa sesungguhnya persoalan mendasar ekonomi nasional kita? 

Tentu saja, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar itu, kita butuh melihat kembali sejarah.


Bagaimana situasi Republik Indonesia saat ini? Kita lihat akhir-akhir ini bangsa Indonesia dihadapkan pada banyak permasalahan dan kelesuan ekonomi menjadi tema sentral, omnibus law dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi kelesuan ekonomi?

Situasi di Indonesia tentu mempengaruhi banyak orang dengan berbagai cara. Kelesuan ekonomi merupakan tantangan yang serius, dan Omnibus Law menjadi upaya pemerintah untuk mengatasinya. Ini menjadi langkah yang kontroversial dengan beragam pandangan dari masyarakat. Namun, penting untuk terus berdialog dan bekerja sama untuk mencari solusi yang dapat memberikan dampak positif bagi keadaan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara umum sesuai UUD 1945.

Kalau mau melihat kondisi republik saat ini, kita seharusnya bertolak dari kebijakan-kebijakan yang muncul sejak kemunculan Rezim Orde Baru puluhan tahun lalu. Perubahan dari rezim Orde Lama ke reizm Orde Baru tidak hanya perubahan kepemimpinan politik melainkan terjadi perbedaan paradigma. Usaha dekonstruksi kondisi pascakolonial yang dilakukan Bung Karno menjadi rusak dan dampaknya masih terus berlangsung hingga sekarang. Karena itu terdapat problem konsolidasi bangsa yang serius dalam membangun ekonomi Indonesia yang mandiri. 

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline