Tidak salah rasanya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memilih Reydonnyzar Moenek sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Barat. Faktanya, di era Reydonnyzar Moenek jadi Penjabat Gubernur, sejarah tercipta di tanah Minang, Sumatera Barat. Reydonnyzar memang bukan gubernur pilihan rakyat Sumatera Barat. Namun, Reydonnyzar, pejabat yang dikirim Jakarta untuk jadi orang nomor satu sementara, sampai Gubernur definitif hasil pemilihan serentak dilantik, berhasil memberi bukti. Kerjanya memuaskan, bahkan dia berhasil mencetak sejarah.
Pada 15 Agustus 2015, lelaki kelahiran Padang, 14 November 1960 itu dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Barat, di Jakarta. Dalam pelantikan, Tjahjo meminta Reydonnyzar bisa membawa situasi kondusif di tanah Minang, sampai pemimpin pilihan rakyat provinsi tersebut dilantik.
Tjahjo yakin dengan pengalaman serta kemampuannya, Reydonnyzar bisa jadi Penjabat yang sesuai harapan. Mantan Sekjen PDIP pun menitip banyak hal kepada eks juru bicara Mendagri tersebut. Salah satunya soal penyerapan anggaran, juga menjaga kondisi di tanah Minang tetap aman menjelang dan setelah pemilihan serentak berlangsung.
Dan harapan Menteri Tjahjo tak bertepuk sebelah tangan. Direktur Jenderal Keuangan Daerah yang dikirimnya untuk jadi Penjabat Gubernur di Sumbar, bisa memberi bukti. Di era Reydonnyzar, sejarah tercipta di provinsi yang berjuluk Serambi Medinah tersebut.
Tangan dinginnya selama memimpin Tanah Minang membuahkan hasil. Provinsi tersebut, sukses menekan angka inflasi. Bahkan, inflasi di Sumbar terendah dalam sejarah. Padahal saat ia mulai menjabat, Sumatera Barat dihadapkan pada masalah keterlambatan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), serta masalah-masalah lainnya.
"Harus siap. Itu amanah kepercayaan," kata Reydonnyzar dalam sebuah sesi wawancara khusus di Padang TV.
Menurut Reydonnyzar, tantangan yang dihadapinya cukup berat, ditengah waktu yang terbatas selama memimpin Sumatera Barat. Tidak hanya itu, ia pun harus membagi waktu antara tugas di Jakarta sebagai Dirjen dan juga amanah di tanah Minang sebagai Penjabat Gubernur. Praktis, waktunya sangat sibuk dan padat. Sesekali ia mesti terbang dari Padang ke Jakarta karena setumpuk tugas menanti di sana.
"Saya sandang dua jabatan, Dirjen dan Penjabat Gubernur Sumbar. Dan, direntang akhir tahun, saya juga harus mengawal efektivitas pengelolaan anggaran, agar tepat waktu. Saya harus mengawal perencanaan pengesahan anggaran daerah seluruh Indonesia. Jadi super sibuk. Tak jarang harus kejar target, karen nyaris beberapa Pemda terlambat menyampaikan RAPBD untuk dievaluasi Kemendagri," tutur mantan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri yang terkenal dengan filosofi 'Palugadanya' itu.
Tapi untuknya di zaman teknologi informasi, memudahkan ia dalam bekerja. Jadi, bolak balik kerja antara Jakarta-Sumbar pun bisa dijalaninya tanpa halangan berarti. Khusus untuk Sumbar misalnya kata dia, di era ia mulai menjabat sebagai Penjabat Gubernur, provinsi ini dihadapkan pada masalah molornya penyusunan RAPBD. Dan, selama ini, Sumbar memang selalu terlambat menyampaikan RAPBD ke Jakarta. Sampai tanggal 30 November 2015, RAPBD belum disampaikan ke Kemendagri. Dirinya harus bergerak cepat. Komunikasi dengan DPRD dijalin intens. Dan hanya dengan waktu yang tak begitu lama, RAPBD sudah disepakati dengan parlemen setempat. Hasilnya, ketika Pemda lain belum menyelesaikan, Sumbar sudah menyampaikan ke Jakarta.
"Pada 24 November sudah ada kesepakatan dengan DPRD. Ini tercepat di Indonesia. Sementara daerah lain, sampai 23 November banyak yang belum menyampaikan," kata Reydonnyzar.
Sentuhan Reydonnyzar selama lima bulan menjabat di tanah Minang, seperti 'tangan midas'. Pemilihan daerah yang dikawalnya di Sumbar berlangsung aman, lancar dan sukses, tanpa gejolak berarti. Tidak hanya itu, penetapan APBD Sumbar juga menjadi yang tercepat di Indonesia. Bahkan yang membanggakan, dalam hal penyerapan anggaran, Sumbar menjadi yang tertinggi diantara seluruh provinsi lain di Indonesia. Penyerapan anggaran di Sumbar mencapai 94, 3 persen, paling tinggi. Setelah Sumbar baru Provinsi Papua dengan penyerapan anggaran sebesar 93,7 persen. Ketiga, baru Kalimantan Barat. Sementara yang terendah adalah Kalimantan Utara. Kedua terendah DKI Jakarta, provinsi yang dinakhodai Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sejarah lain yang berhasil ia toreh di Tanah Minang, adalah masalah inflasi. Di eranya, inflasi di Sumbar, terendah sepanjang sejarah.
" Inflasi terendah dalam sejarah," kata Reydonnyzar.