Mau ngadu sesuatu hal ke Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo? Tak usah pusing dan ribet. Tinggal follow akun Twitter @sapa_kemendagri. Akun itu memang sengaja dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menampung masukan, aspirasi atau laporan yang terkait dengan tugas dan fungsi kementerian tersebut. Termasuk, bila ingin mengadu masalah di daerah.
Ya, di era digital, Kementerian Dalam Negeri terus berbenah dalam memberikan pelayanan. Segala jalur mesti didayagunakan. Termasuk kalan media sosial yang lagi ngetren, Facebook dan Twitter. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Yuswandi A Temenggung, pihaknya ingin mempermudah masyarakat atau siapapun yang ingin mengadu ke Merdeka Utara, termasuk jika ingin melaporkan suatu hal kepada Menteri Tjahjo. Kata Pak Yus, -demikian panggilan orang nomor dua di Kementerian Dalam Negeri-pengaduan sudah bisa via SMS, atau melalui website Sapa Kemendagri. Pengaduan juga bisa dilakukan via akun Twitter @sapa_kemendagri. Tinggal follow, lalu cuitkan aduan.
Menurut Pak Yus lagi, digunakannya ragam kanal pengaduan, adalah bagian dari program e-government yang tengah di bangun kementeriannya. Kata dia, di era teknologi informasi, pelayanan harus cepat. Dengan teknologi, masyarakat lebih cepat mengakses lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah pun mesti merespon itu. Sehingga tak ketinggalan 'kereta zaman'.
"Saat ini Kemendagri sudah memiliki sarana untuk memfasilitasi keluhan dan pertanyaan masyarakat, " kata Pak Yus, di Jakarta, Senin 1 Februari 2016.
Misalnya, kata Pak Yus, masyarakat atau warga yang ingin mengadu tentang suatu hal ke Kemendagri bisa memanfaatkan situs sapa.kemendagri.go.id. Situs pengaduan ini kini terus diperbaiki, agar lebih aplikatif dan mudah di akses warga.
"Mereka bisa mengadu lewat website sapa.kemendagri.go.id. Fungsi aplikasi segera dibenahi," kata dia.
Namun yang pasti, lanjut Pak Yus, kementeriannya serius mewujudkan pelayanan berbasis e-government. Bahkan sedang dipersiapkan, pengaduan via pesan pendek. Semua ini bagian dari upaya Kementerian Dalam Negeri, jadi instansi yang responsif. Dan, nantinya akan ada pegawai yang khusus mengurusi masalah pengaduan.
"Dengan begitu tak ada tumpang tindih pekerjaan," kata dia.
Bila di kementerian belum ada SDM yang siap dari sisi kompetensi dan kemampuan, maka akan direkrut dari luar. Tenaga lepas akan dipakai, untuk mempercepat program ini. Intinya, publik mesti diberi akses yang mudah. Dan kementerian pun tak ketinggalan zaman. Karena itu, di era digital, dimana kanal-kanal media sosial sudah jadi bagian gaya hidup masyarakat, lembaga negara mesti ikut merespon itu.
" Karena itu kami punya akun Twitter @sapa_kemendagri. Di era internet, pelayanan mau tak mau harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi," katanya.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Pak Doddi Riatmadji menambahkan, bahwa ia akan selalu semua komponen tentang pentingnya pelayanan berbasis teknologi informasi. Website kementerian yang sudah ada mesti dioptimalkan.
" Program e-government sudah berjalan dengan baik, tinggal dimaksimalkan," kata Doddi.