Serapan anggaran DKI Jakarta paling rendah. Hanya, 19 persenan. Demikian data yang dilansir Kementerian Dalam Negeri. Serapan tertinggi adalah Gorontalo. Dan, itu kemudian jadi berita. Seperti biasa, dan sudah diperkirakan, pasti akan ada reaksi keras dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Ternyata benar, Ahok bereaksi keras atas fakta bahwa DKI Jakarta yang dipimpinnya itu, paling rendah serapan anggarannya. Ahok marah. Ahok meradang. Lalu, ini pun seperti biasanya, pasti akan ada yang dituding jadi biang keroknya. Dan, biang kerok kali ini, bukan DPRD, tapi Kementerian Dalam Negeri, bahkan Mendagri, Tjahjo Kumolo pun ikut disalahkannya. Begitu yang saya baca dari portal-portal berita.
Cerita Ahok menyalahkan Kemendagri, jalan kisahnya persis sama, ketika dia juga meradang atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal RS Sumber Waras. Badan pemeriksa, yang kemudian 'dibombardir' oleh Ahok. Bahkan Ahok, 'menantang' BPK, serta minta semua kekayaan pejabat badan pemeriksa diaudit. Badan pemeriksa sendiri, kalem saja menanggapi 'tantangan' Ahok. Bahkan menyatakan siap jika memang perlu menjelaskan. Dan, membantah bila BPK sengaja mengincar Ahok, seperti yang ditudingkan mantan politisi Partai Golkar dan Gerindra tersebut.
Namun gaduhnya kisah BPK versus Ahok kemudian meruap begitu saja. Hanya ramai sesaat, setelah itu menguap. Entahlah, karena sepengetahuan saya, media-media tak lagi melanjutkan pemberitaannya. Mungkin karena ada lagi isu baru, hingga kisah Ahok versus BPK, tak lagi diberitakan. Publik pun hanya dapat kegaduhannya saja, tanpa mendapatkan ujung dari cerita tersebut. Selalu begitu, gaduh, lalu hilang.
Ah Pak Ahok, gumam saya, tetap seperti biasanya, selalu 'mendapatkan' pihak yang akan disalahkan. Dan, Pak Ahok tetap seperti biasanya, dialah 'jagoannya'. Yang lain, antagonis, alias pemeran buruk.
Cerita tentang Pak Ahok, dengan tetek bengek komentarnya, hanya menegaskan sebuah pameo, bahwa bos itu tak pernah salah. Yang salah adalah di luar dirinya. Bila tak anak buah, yang salah adalah pihak lain.
Ya, Pak Ahok saya kira pantas meradang, karena serapan anggaran daerahnya terendah se-Indonesia. Se-Indonesia lho. Tentu, itu kabar yang kurang baik. Dan, memang tak enak di dengar. Karena ketika serapan rendah, sama saja roda pembangunan bergerak tersendat. Tak ada belanja. Tak ada yang mengucur ke bawah. Artinya, tak ada yang bisa dirasakan rakyat, khususnya warga Jakarta.
Mungkin karena Pak Ahok sangat hati-hati. Seperti klaimnya, ia tak mau anggaran di mark up. Karena itu, ia tak terlalu persoalkan APBD lambat disahkan, asal uang rakyat selamat. Ya, itu sangat bagus. Bahkan patut di dukung. Namun, jika terus terlambat, bahkan berlarut-larut, itu pun kurang baik. Sementara, rakyat ingin cepat merasakan. Seperti anekdot, bila terlambat, Belanda keburu datang menyerang.
Siapa yang salah? Saya tak tahu. Apakah Kemendagri? Mungkin iya, mungkin juga bukan. Tapi, menurut Pak Ahok, yang salah adalah Kemendagri. Yang benar, adalah Pak Ahok. Namun yang pasti, publik kembali disodorkan kegaduhan baru. Apa akan seperti biasanya, kegaduhan itu hanya tinggal kegaduhan, lalu setelah itu hilang begitu saja? Sepertinya begitu.
Saya pun berpikir, apa tak sebaiknya Pak Ahok langsung menanyakan itu ke Mendagri, atau ke Dirjen Keuangan Kemendagri. Tak lantas ribut dulu di media. Saya kira, sekali lagi ini perkiraan saya, warga Jakarta ini sudah bosan dengan kegaduhan demi kegaduhan, tapi tak jelas ujungnya. Warga, saya kira sudah pusing dengan macet yang kian menggila. Mbok, para pemegang mandat, jangan menambah pusing.