Pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang mengusulkan agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dibubarkan terus menuai komentar dan protes, terutama dari para alumni sekolah pamong praja tersebut.
Sabtu malam minggu, sebuah pernyataan pers tentang itu, saya terima via email. Pernyataan pers datang dari Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK). Pernyataan pers, dikirimkan Sekretaris Jenderal, IKAPTK, Arief M Edie.
Dalam pernyataan persnya, Arief mewakili para alumni IPDN, menyayangkan pernyataan yang dilontarkan Ahok. Ia cukup kaget, ada seorang gubernur, sampai melontarkan usul pembubaran IPDN. Kata Arief, Ahok mungkin tak mengetahui, serta paham jejak sejarah berdirinya IPDN. Menurutnya, IPDN sudah ada sejak zaman Soekarno. Bahkan, Bung Karno sendiri yang meresmikan berdirinya sekolah pamong praja tersebut.
"Pak Ahok, mungkin tak tahu, IPDN itu akar sejarahnya sudah lama. Sudah ada sejak zaman Bung Karno. Dan Bung Karno sendiri yang meresmikan itu," kata Arief dalam keterangan persnya.
Ia pun sangat menyayangkan Ahok sampai mengeluarkan pernyataan seperti itu. Meski begitu, kata Arief, itu adalah hak seorang Ahok, berpendapat dan mengusulkan pembubaran IPDN. Tapi, sebagai alumni sekolah tersebut, ia sangat kecewa.
Kata Arief lagi, jika memang masyarakat menginginkan IPDN dibubarkan, ia tak masalah. Asal memang rakyat yang meminta. Karena faktanya, tak hanya Provinsi Jakarta yang memakai lulusan IPDN. Namun, semua pemerintahan daerah di Indonesia, memakai lulusan IPDN. Bahkan, tak hanya itu, lulusan IPDN tersebar sampai level terendah pemerintah. Dan, sepengetahuannya, banyak kepala daerah yang merasa puas dengan kinerja para alumni.
" Kalau masyarakat tak butuh lagi, ya silahkan saja," kata Arief.
Mungkin kata Arief lagi, Ahok, lagi pusing mengurus Jakarta, hingga kemudian terlontar pernyataan yang ia sayangkan. Dan, bila memang ada beberapa oknum lulusan IPDN, berbuat cela, tak bisa kemudian disimpulkan lembaganya juga tercela. Ia pun menganalogikan, bila ada seseorang lulusan perguruan tinggi A ditangkap KPK, tak lantas kemudian menganggap almamaternya juga bobrok.
" Terus terang pernyataan Ahok itu sangat mengganggu. Ahok lupa, dia dan Jakarta hanya sebagian kecil dari NKRI. Ada 34 provinsi. Kalau dia sebut oknum kami tak masalah. Namun jangan menjustifikasi semuanya salah. Tapi ini kan sebut lembaga. Itu yang kami tak terima," tutur Arief.
Namun yang pasti, pernyataan Ahok yang mengusulkan IPDN dibubarkan, sangat melukai, tak hanya alumni tapi juga lembaga. Tak bisa kelakuan oknum ditimpakan pada lembaga.
" Toh, di negeri ini banyak juga yang namanya alumni, ada alumni UGM, ada alumni UI. Bahkan alumni Barkeley dan Harvard juga sering disebut. Lalu kalau ada seseorang dari alumni itu berbuat salah, apa UI, UGM atau Harvard atau Barkeley-nya juga salah? Tentu tak bisa seperti itu," ujar Arief.