[caption caption="Mendagri sesaat sebelum terbang ke Humbang Hasundutan"]
Pada 28 Juli 2015, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo datang ke Kabupaten Humbang Hasundutan. Kedatangan Menteri Tjahjo, dalam rangka menghadiri perayaan hari jadi ke 12 Kabupaten Humbang Hasundutan. Kebetulan saya diundang oleh Kementerian Dalam Negeri untuk meliput kegiatan Mendagri di sana.
Perayaan hari jadi ke 12 Kabupaten Humbang Hasundutan sendiri cukup meriah. Acara perayaan di pusatkan di lapangan upacara di tengah-tengah komplek gedung pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan, tepatnya di depan rumah dinas Bupati Humbang Hasundutan.
Komplek perkantoran pemerintahan Humbang Hasundutan sendiri cukup unik, berada di atas bukit. Angin lumayan kencang berhembus mengiringi perayaan hari jadi kabupaten tersebut yang dihadiri ribuan warga. Di perayaan itulah, Menteri Tjahjo dianugerahi gelar batak. Hanya saja saya lupa nama gelarnya karena cukup panjang.
Dan, dalam perayaan itu juga, usai diberi gelar adat, Menteri Tjahjo didaulat untuk berpidato. Masih memakai pakaian adat yang dikenakan saat prosesi penganugerahan gelar, Menteri Tjahjo berpidato dengan bersemangat. Bahkan terdengar berapi-api sambil memegang tombak khas Humbang Hasundutan.
Berikut petikan pidato berapi-api Menteri Tjahjo di tanah Batak yang berhasil saya rekam.
Kata Tjahjo dalam pidatonya, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menggelar Pilkada serentak pada 2015, yang diikuti oleh 269 daerah dengan rincian, 9 Pilkada di tingkat provinsi dan 260 lainnya di gelar di tingkat kabupaten serta kota. Menurut dia, Pilkada di 269 daerah, adalah pemilihan serentak tahap pertama. Dan ini adalah titik awal menuju pemilihan serentak pada 2019, dimana pada tahun itu, akan digelar pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dilaksakan berbarengan alias serentak.
" Serentaknya Pilkada, Pileg dan Pilpres tujuannya agar sistem presidensial berjalan tertib, dimana setiap 20 Oktober ada pelantikan Presiden, pergantian kepemimpinan secara nasional," katanya.
Sehingga kemudian, kata dia, pada bulan Desember diharapkan dapat dilakukan pergantian serentak baik itu gubernur, wali kota dan bupati. " Mengapa, jarak tak boleh jauh, supaya, bulan Januari sudah ada pelantikan gubernur. Dan pada Februari sudah disusun anggaran, dan persiapan pelaksanaan pembangunan," katanya.
Sehingga lanjut Tjahjo, hasil Musrembang harus sudah mulai dijalankan pada bulan Januari. Ia pun berharap, partai, proses konsolidasinya sudah teragendakan atau selesai sebelum tanggal 20 Oktober setiap 5 tahun. Jadi dengan begitu, ada proses terencana terukur untuk membangun bangsa yang besar. Karena kata dia, perencanaan itu sangat penting, tak hanya menyangkut di tingkat pusat atau daerah. Di tingkat kelurahan atau kecamatan pun, harus ada perencanaan jangka panjang. Tjahjo pun kemudian memberi contoh negara yang perencanaannya cukup baik, seperti Singapura dan Tiongkok.
" Contoh Singapura, Tiongkok, perencanaan pembangunannya tak hanya 5 tahu atau10 tahun. Tapi perencanaannya jangka panjang, paling tidak 50 tahun atau bahkan 100 tahun. Jadi membangun lapangan terbang, kawasan industri, harus berjangka panjang," tuturnya.
Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur harus terencana dan langsung dikerjakan. Tjahjo pun kemudian menyentil proyek monorel di Jakarta, yang ia nilai proyek 'gagal'.
" Jangan seperti Jakarta, bangun monorel hanya mampu bangun tiangnya saja. Itu pun dibiarkan 15 tahun," sentil Tjahjo.