Selasa, 25 November 2014, gedung Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Kalibata, Jakarta Selatan, mendapat 'tamu istimewa'. Tamu istimewa itu adalah rombongan dari Senayan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Kedatangan Fadli yang ditemani beberapa anggota Komisi II DPR RI itu, untuk mengecek langsung kebenaran keberadaan server data kependudukan di gedung Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Masalah server data kependudukan pada bulan November, memang tengah jadi polemik.
Polemik ini bermula dari pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang mengatakan ia mendapat laporan bahwa server data kependudukan yang merupakan bagian dari proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP, bukan berada di Indonesia, tapi berada di luar negeri. Dua negara, yakni India dan Belanda, di tenggarai tempat server e-KTP di simpan. Mendagri pun meminta, ini disikapi serius, karena data kependudukan adalah menyangkut rahasia negara. Bila pihak luar bisa mengakses, apalagi jika server di negara lain, ia khawatir, rahasia negara bisa disalah gunakan.
Saat itu, Mendagri menegaskan, kementeriannya akan mengevaluasi proyek e-KTP. Termasuk, mengevaluasi soal server yang dikabarkan ada di luar negeri. Kementerian akan mengundang pakar-pakar yang menguasai hal itu. Ditegaskannya, data e-KTP itu masuk kategori rahasia negara, maka pengamanannya harus benar-benar ketat. Bila di luar negeri, dikhawatirkan keamanan data mudah dibobol. Tidak hanya soal server, Tjahjo juga melansir kabar tentang adanya e-KTP palsu. Menurutnya laporan tentang e-KTP 'bodong' itu benar adanya. Ia bahkan mengaku pegang data dan buktinya. Sekarang masalah itu sudah menjadi urusan polisi untuk mengusutnya. Kartu bodong itu katanya, sekilas tak jauh beda dengan aselinya. Dan hanya bisa dicek lewat proses scanning.
"Sama persis," kata Tjahjo seraya menegaskan, bahwa server e-KTP mesti berada di Indonesia.
Pernyataan keberadaan server di luar negeri pun sontak disambut ragam komentar dan tanggapan. Publik pun bertanya-tanya mengenai kebenaran informasi tersebut. Polemik pun terjadi, bahkan sampai beberapa pekan, pemberitaan tentang itu masih ramai. Makin ramai dan gaduh, setelah pihak Senayan ikut angkat suara. Apalagi saat itu parlemen sedang terbelah dalam dua kubu, imbas dari perebutan posisi pimpinan alat kelengkapan dewan. Tak pelak, pernyataan kontroversial Mendagri disambar ramai-ramai oleh politisi Senayan, terutama dari partai yang selama Pilpres mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Fadli, adalah salah satu politisi Senayan yang lantang mengomentari pernyataan Mendagri.
Saat tiba di gedung Ditjen Kependudukan di temani Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Irman berserta jajarannya, Fadli dan anggota Komisi II langsung menuju ke ruangan yang disebut Irman sebagai ruangan tempat server data kependudukan ditempatkan. Di ruangan itu, Fadli dan rombongan mencoba mengecek dan bertanya-tanya pada petugas yang berjaga di ruangan tersebut. Riza Patria, salah satu anggota Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra yang bertanya-tanya kepada petugas yang sedang berjaga di ruangan server. "Ini benar ruangan server?"
"Benar pak," jawab si petugas menjawab pertanyaan Riza.
Fadli juga ikut bertanya. " Kapasitas server ini berapa?” tanya Fadli.
Petugas yang ditanya menjawab, kapasitas server yang berada di gedung Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar 600 terabyte. Masih penasaran, Fadli kembali menanyakan memastikan apakah server data kependudukan semuanya berada di dalam negeri. Si petugas sigap menjawab.
"Server ada di dalam negeri semua, tidak ada yang ada di luar," jawabnya.
Usai melihat, mengecek dan menanyakan, rombongan yang dipimpin Fadli keluar dari ruangan. Setelah itu, mereka langsung menggelar jumpa pers. Dalam jumpa persnya, Fadli menyayangkan pernyataan Mendagri yang terburu-buru melemparkan isu yang belum dicek kebenarannya. Sebagai pejabat negara, apalagi yang belum lama menjabat, Mendagri harusnya menyaring dengan hati-hati setiap informasi yang didapat. Tidak langsung melempar ke publik, sehingga membuat khalayak bingung. Karena setelah ia mengecek langsung ke gedung Kependudukan, server e-KTP yang diributkan ternyata ada di dalam negeri.