Kebijakan Paperless untuk Urusan Pajak Kendaraan

Pagi tadi saya melakukan pembayaran pajak mobil atas nama kakak yang tinggal di Bekasi.  KTP, STNK dan BPKB selain aslinya juga harus ada fotocopynya. Setelah itu mengisi formulir permohonan pembayaran pajak tahunan tersebut.

Aneh juga jika dibandingkan dengan di Samsat Kota Bogor tempat saya membayar pajak kendaraan saya. Cukup nyerahkan KTP dan STNK asli kemudian mendapat nomor antri untuk panggilan pembayaran dan pengambilan bukti bayar pajak baru. Tak ada sesobek kertaspun yang dipakai selain nomor antri,

Fotocopy KTP, STNK dan BPKB  minimal membituhkan 3 lembar kertas, ditambah 1 lembar formulir menjadi 4 lembar untuk pendataan. Jika diasumsikan menggunakan kertas A4 70 gram beratnya sama dengan 17.46 gram. Dengan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang mencapai 140 juta, maka kertas yang digunakan untuk pendataan pembayaran pajak tahunan mencapai 2.445 ton.

Kalau dilanjutkan perhitungan selanjutnya dimana 1 ton pulp yang akan menghasilkan 1,2 ton kertas berasal dari 4,6 m3 pohon, maka dengan rata-rata hutan produksi yang menghasilkan 160 m3/ha,   untuk kebutuhan pengurusan pajak ini akan menghabiskan 50 ha hutan produksi. Maka  rasaanya  kebijakan paperless pada pembayaran pajak kendaraan sepertinya sudah saatnya digunakan di jaman digital ini. 

Apalagi jika kita melihat efektifitas dari dokumen fotocopian tersebut, setiap tahun 1 kendaraan akan meninggalkan berkas 4 lembar, jika dikumpul terus dalam 20 tahun umur kendaraan akan ada 80 lembar kertas yang entah ada atau tidak gunanya lagi.

Saya yakin pendataan kendaraan dengan atau tanpa kertas tak akan berkurang. Sistem informasi digital justru akan memudahkan pencarian, misalnya pada saat penarikan berkas untuk mutasi kendaraan. Sistem digital juga bisa mengurangi sistem kerja manual yang mengakibatkan berkurangnya kebutuhan tenaga manusia.

Dan yang pasti, kebijakan ini Go Green banget.....

Salam....