Tak lama setelah bagian kedua ini ditulis, PDIP menetapkan Jokowi sebagai capres, sehingga dari sisi partai, posisinya sudah sama dengan Prabowo dan Yusril, terlepas dari polemik yang mengiringi seputar pencapresan Jokowi (karena hanya melalui surat pribadi yang ditulis tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, bukan berupa keputusan institusi), namanya juga politik tak mungkin bersih dari polemik. Menyusul kemudian gugatan Yusril tentang presidential treshold ditolak Mahkamah Konstitusi, yang saat ini justru dipimpin kadernya, Hamdan Zoelva. Kelanjutan pencapresan ketiganya sekarang tinggal menunggu hasil pemilu legislatif. Sekarang mari kita lanjutkan membandingkan ketiganya. Fakta ketiga yang bisa dibandingkan adalah rekam jejak pribadi Jokowi, Prabowo dan Yusril. Kemampuan pendekatan manusiawiBanyak kepala daerah yang bisa terpilih untuk kedua kalinya, tapi hanya Jokowi yang selain dua kali terpilih sebagai Walikota Solo, kemudian bisa terpilih sebagai Gubernur DKI. Yang dikalahkannya dalam pilkada DKI tahun 2012 itu juga tidak tanggung-tanggung, selain petahana Fauzi Bowo dan mantan Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid, juga Alex Nurdin yang lebih dahulu mencatat prestasi dalam pilkada, yaitu dua kali terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin kemudian terpilih menjadi Gubernur Sumsel. Nilai lebih prestasi Jokowi dibanding Alex Nurdin, karena Jokowi terpilih menjadi gubernur di daerah yang bukan asal atau tempat tinggalnya. Alex Nurdin kemudian memang terpilih kembali sebagai Gubernur Sumsel, namun minimnya raihan suara sewaktu mengikuti pilgub DKI, menunjukkan popularitasnya baru menjangkau daerah asalnya saja.Jokowi sebenarnya bukan politisi karir, melainkan hanya seorang pengusaha mebel. Namanya mulai mencuat ketika dalam pilwalkot Solo tahun 2005 digandeng Ketua DPC PDIP Solo F.X. Hadi Rudyatmo untuk maju sebagai calon walikota Solo. Sebelum mengikuti pilwalkot, pasangan Jokowi-Rudy mesti berkompetisi dulu di internal DPC PDIP Solo. Di antara kompetitornya termasuk walikota petahana Slamet Suryanto. Keberhasilannya memenangkan kompetisi calon walikota di internal DPC PDIP Solo menjadi awal perjalanan karir politik dan pemerintahan bagi Jokowi, karena kemudian sekaligus juga berhasil memenangkan pilwalkot Solo.Ketika untuk kedua kalinya Jokowi dengan pasangan yang sama F.X. Hadi Rudyatmo memenangkan pilwalkot Solo pada tahun 2010, menunjukkan kemampuannya dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan wakilnya yang dari karir politik lebih berpengalaman. Meski satu partai, tidak mudah pasangan kepala daerah untuk tetap bersama dalam pilkada periode berikutnya.Ada beberapa hal yang perlu dicatat dari kepemimpinan Jokowi di Solo. Pertama, wilayah kepemimpinannya merupakan kota kecil dengan luas 44.03 km2 yang terbagi menjadi 5 kecamatan dan 51 kelurahan, dengan jumlah penduduk503.421 jiwa atau kepadatan 11.000 jiwa/ km2 (data 2010). Dari sisi luas hanya 0,002% Indonesia yang luasnya mencapai1,904,569 km2, sedangkan dari jumlah penduduk hanya 0,21% Indonesia yang berjumlah 237.556.363 jiwa. Kedua, prestasinya bertumpu pada kemampuannya melakukan pendekatan secara manusiawi. Hal ini bisa dilihat dari keberhasilannya dalam merelokasi dan menata pedagang kaki lima tanpa banyak keributan, sesuatu yang sering menjadi problem kota-kota di Indonesia. Peristiwa lain yang perlu dicatat adalah ketika terjadi konflik dengan Gubernur Jateng Bibit Waluyo, yang juga berasal dari PDI-P (meski saat maju lagi dalam pilgub Jateng berikutnya melalui Partai Demokrat). Konflik terkait rencana pembangunan mall di lokasi bekas bangunan pabrik es Saripetojo yang merupakan cagar budaya. Rencana yang sudah disetujui Bibit ditolak Jokowi memicu komentar Bibit terhadap Jokowi sebagai orang bodoh. Konflik belum tuntas sampai Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI. Namun ketika bertemu dalam pelantikan walikota Solo penggantinya, Jokowi malah mencium tangan Bibit Waluyo. Sikap pemimpin yang berani merendah ketika berbeda pendapat, meskipun yakin pendapatnyalah yang benar. Kemampuannya melakukan pendekatan berbagai pihak juga ditunjukkan saat berhasil mendamaikan keluarga Keraton Surakarta.
Ketiga, kemauannya menghargai dan mempromosikan kota dan warga Solo. Hal ini antara lain ditunjukkan penciptaan branding kota Solo melalui slogan "Solo: The Spirit of Java". Sebagai tindak lanjut branding ia mengajukan Solo untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007 Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg, bangunan yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. Sedangkan pada tahun 2008 FMD diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran. Yang cukup fenomenal adalah keputusan Jokowi menggunakan mobil Esemka sebagai mobil dinas AD 1 A. Mobil yang merupakan hasil karya siswa SMK tersebut sempat popular di seluruh tanah air. Sayangnya seiring kepindahan Jokowi ke Jakarta, nasib mobil Esemka menjadi tidak jelas.
Pendobrak dan kontraversial
Rekam jejak yang berbeda ditunjukkan oleh Prabowo. Menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer Magelang tahun 1974, Prabowo satu angkatan bersamaan dengan Presiden SBY. Pada tahun 1976 Prabowo bertugas sebagai Komandan Pleton Para Komando Grup I Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) sebagai bagian dari operasi Tim Nanggala di Timor Timur, saat itu dia berumur 26 tahun dan merupakan komandan termuda dalam operasi Tim Nanggala. Prabowo memimpin misi untuk menangkap Nicolau dos Reis Lobato, wakil ketua Fretilinyang pada saat itu juga menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Timor Timur. Kompi Prabowo berhasil menemukan Nicolau Lobato di Maubisse, lima puluh kilometer di selatan Dili, namun gagal menangkapnya karena terjadi kontak senjata yang akhirnya menewaskan Nicolau Lobato.
Pada tahun 1983, Prabowo dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 penanggulangan Teroris (Gultor) Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Setelah menyelesaikan pelatihan Special Forces Officer Course di Fort Benning, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggungjawab sebagai Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara.Tahun 1995 Brigadir Jenderal Prabowo dilantik menjadi komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Prabowo lalu memekarkan Kopassus dari tiga grup menjadi lima grup, jumlah personel bertambah, pangkat komandannya juga harus dinaikkan. Prabowo pun naik pangkat menjadi Mayor Jenderal.Selanjutnya tahun 1996, selaku Komandan Kopassus Prabowo Subianto memimpin operasi pembebasan sandera Mapenduma. Operasi ini berhasil menyelamatkan nyawa 10 dari 12 peneliti Ekspediti Lorentz '95 yang disekap oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). 5 orang yang disandera adalah peneliti biologi asal Indonesia, sedangkan 7 sandera lainnya adalah peneliti dari Inggris, Belanda dan Jerman.Prestasi lain yang patut catat ketika Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus adalah prakarsanya membawa Tim Nasional Indonesia ke Puncak Everest dan berhasil mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi dunia tersebut pada 26 April 1997.Tanggal 20 Maret 1998, Prabowo dilantik menjadi Panglima Kostrad dengan pangkat Letnan Jenderal. Tinggal selangkah lagi untuk menjadi jenderal penuh dan menduduki posisi Kepala Staf Angkatan Darat, disusul menjadi Panglima ABRI (sekarang TNI). Posisi nomor satu dalam militer ini rasanya tinggal menunggu waktu.Tapi kerusuhan 1998 yang berujung lengsernya Soeharto, mengubur semua mimpi Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Lonjakan karir militer Prabowo yang cemerlang dan cepat menjulang menjadi berbalik seratus delapan puluh derajat pada tahun 1998. Prabowo merasa dikhianati Soeharto, mertuanya sendiri, yang menyuruh Wiranto menyingkirkan Prabowo dari pasukan (Soemitro, “Jejak Perlawanan Begawan Pejuang”, 2000). Prabowo juga dikecewakan pengganti mertuanya, Presiden Habibie. Merasa hendak mengamankan Presiden, malah berujung pada dilengserkannya Prabowo dari jabatan Pangkostrad. Tak hanya itu, Prabowo harus menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira, karena disinyalir terlibat dalam penculikan aktivis saat masih menjabat sebagai Danjen Kopassus. Sidang berujung pada pemecatan Prabowo. Tamatlah sudah karier militer Prabowo.Prabowo kehilangan segala-galanya, nyaris sampai titik nol sampai akhirnya pergi ke luar negeri untuk berbisnis di Timur Tengah. Kisah-kisah seputar kontraversi Prabowo selama di militer, khususnya beberapa konflik dengan seniornya, berhamburan keluar. Entah sejauh mana kebenarannya. Sejak itu sampai sekarang, Prabowo harus berada di luar lingkaran kekuasaan.Seperti halnya saat berkarir di militer, ketika kemudian beralih menjadi pengusaha mengikuti jejak adiknya Hashim Djojohadikusumo, Prabowo sepertinya juga ingin melaju cepat. Dimulai dengan membeli P.T. Kiani Kertas, milik pengusaha Bob Hasan, yang sudah diserahkan kepada BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) untuk penyelesaian hutang Bank Umum Nasional (BUN). Melalui P.T. Vayola, Prabowo membelisemua saham Kiani Kertas Rp7,1 T.Bank Mandiri menguncurkan pinjaman senilai Rp1,8 triliun untuk keperluan itu. Perjalanan Kiani Kertas yang kemudian diubah Prabowo menjadi P.T. Kertas Nusantara sedikit tersendat karena sempat digugat pailit sampai akhirnya Hashim turun tangan. Kelompok perusahaannya Nusantara Group menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri, yang bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara.Menjelang pemilu 2004, Prabowo sudah mulai mengibarkan namanya di panggung politik dengan mengikuti konvensi capres Partai Golkar, tapi dikalahkan Wiranto. Dalam pemilu 2009 Prabowo semula sudah siap berpasangan dengan Soetrisno Bachir, namun perolehan kursi koalisi Partai Gerindra-PAN kurang dari yang dipersyaratkan, sehingga akhirnya Prabowo bersedia menjadi cawapresnya Megawati melalui sebuah kesepakatan yang berisi 7 butir, dengan butir terakhir berbunyi “Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan PrabowoSubianto sebagai Calon Presiden pada Pemilu tahun 2014”. Butir ke-7 inilah yang kemudian dipersoalkan Prabowo ketika Megawati menetapkan Jokowi sebagai Capres PDIP dalam Pemilu 2014 nanti. Untuk kesekian kalinya Prabowo merasa dikerjai politisi, sehingga tampak emosional.Selain bisnis dan politik, Prabowo juga bergiat dalam pembinaan masyarakat dan olah raga melalui ormas. Pada tanggal 5 Desember 2004, Prabowo terpilih sebagai Ketua Umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan terpilih kembali dalam Musyawarah Nasional (Munas) HKTI ke-7. Sayangnya kemudian muncul HKTI lain pimpinan Osman Sapta. Selain itupada tanggal 6 Agustus 2008, Prabowo juga terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) untuk periode 2008-2013.Dalam dunia olah raga, Prabowo banyak berkiprah dalam cabang pencak silat. Prabowo pertama kali terpilih menjadi Ketua Umum PB IPSI tahun 2004. Pada Munas PB IPSI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, tanggal 27 Februari 2012, Prabowo terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Ketua Umum PB IPSI. Sebagaimana diketahui, pencak silat merupakan bela diri asli Indonesia yang kini telah mendunia.Dari sekilas rekam jejaknya menunjukkan bahwa Prabowo memang tipe seorang pendobrak di lingkungannya. Tidak semua orang nyaman dengan perubahan yang berlangsung cepat seperti yang dikehendaki dalam setiap langkah Prabowo. Sehingga langkah Prabowo adakalanya tampak kontraversial. Barangkali itu pula yang menyebabkan beberapa kali dirinya merasa dikhianati. Selalu memberi solusiSelain dalam dunia akademis sebagai pengajar di UI, Yusril mulai terlihat perannya dalam pemerintahan sebagai penulis pidato Presiden Soeharto sejak tahun 1996. Di tangannya, pidato-pidato Soeharto menjadi terdengar lebih sejuk di telinga umat Islam. Keberanian dan ketegasan Yusril tak hanya dalam menuliskan pidato, terbukti ketika kemudian menyarankan Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun untuk mundur saat pemerintahan orde baru berada dalam puncak kemelut. Solusi konstitusional yang diberikan Yusril adalah dengan naiknya Wapres Habibie menjadi Presiden pasca pengunduran Soeharto. Meski transisi dari Soeharto ke Habibie diwarnai penolakan berbagai elemen dan peristiwa kerusuhan di beberapa daerah, bahkan rumor akan ada kudeta dari Prabowo, situasinya masih lebih terkendali dibandingkan apabila saat itu Soeharto menolak mengundurkan diri. Sehingga nama Yusril tentu tak bisa dihapus begitu saja dari proses reformasi, namun juga tak bias disetarakan dengan Harmoko, Ketua MPR RI saat itu, yang juga meminta Soeharto turun.Saat hasil Pemilu 1999 menempatkan PDIP sebagai pemenang, mulai ada kekhawatiran jika Megawati akan menjadi Presiden, karena saat itu masih dipilih MPR RI dengan PDIP menjadi fraksi dengan jumlah kursi terbanyak. Yusril yang sudah siap dengan berkas pencalonan diminta mundur oleh beberapa tokoh proros tengah sehingga memuluskan terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden setelah mengalahkan Megawati. Padahal kemudian menurut Yusril ketika membuka-buka file di DPR, tidak satupun dokumen persyaratan capres Megawati dan Gus Dur yang diserahkan kepada MPR, seperti syarat kesehatan, keterangan berkelakuan baik dan sebagainya. Benarkah Ketua MPR RI Amien Rais telah membohongi Yusril?Dalam kabinet Presiden Gus Dur, Yusril diangkat menjadi Menteri Hukum dan HAM. Meski hanya setahun lebih menjabat menteri (23 Oktober 1999 s.d 7 Februari 2001) di masa Yusril bisa dituntaskan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) terobosan kebijakan dalam penerapan UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Kebijakan tersebut sempat menimbulkan polemik namun terbukti mempercepat proses pengesahan badan hukum perusahaan sekaligus member kepastian hukum bagi para pelaku bisnis. Hubungan Presiden Gus Dur yang memanas dengan DPR RI, membuat Presiden Gus Dur bermaksud mengeluarkan dekrit pembubaran DPR. Yusril tak sepakat dengan dekrit tersebut, sehingga akhirnya dipecat Gus Dur.Begitu Presiden Megawati dilantik menggantikan Gus Dur, Yusril kembali masuk kabinet sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan (9 Agustus 2001 s.d 21 Oktober 2004). Dalam periode ini disempurnakan kembali undang-undang tentang tindak pidana korupsi (tipikor) yang dikeluarkan masa Presiden Habibie, yakni UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 diikuti dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya di akhir masa jabatan Yusril, KPK terbentuk di bawah pimpinan Taufiequrachman Ruki.Dalam Pemilu 2004, meski perolehan suara PBB naik, namun persentasenya turun dari 2,84% menjadi 2,62%. Perolehan kursi DPR RI juga turun dari 13 menjadi 11. Karena tahun 2004 merupakan pertama kali diadakan Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung, Yusril membawa PBB bersama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendukung Partai Demokrat mencalonkan SBY sebagai Presiden. Kemenangan pasangan SBY-JK dalam Pilpres tersebut berbuah tiga kursi menteri dan pejabat tinggi setingkat menteri bagi PBB. Yusril menjadi Mensesneg, M.S. Ka’ban menjadi Menhut dan Abdurrahman Saleh menjadi Jaksa Agung. Di tengah perjalanan, Yusril dan Abdurrahman Saleh tersingkir dari kabinet SBY-JK pada 9 Mei 2007, PBB hanya menyisakan satu menteri. Digusurnya Abdurrahman Saleh dari jabatannya sebagai Jaksa Agung, sepertinya karena dianggap bakal menghalangi Kejaksaan Agung yang hendak mengangkat kasus Sisminbakum sejak era Yusril menjabat Menteri Hukum dan HAM pada masa Presiden Gus Dur. Kasus Sisminbakum terus bergulir membuat Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) saat itu Syamsuddin Manan Sinaga serta dua mantan dirjen sebelumnya Zulkarnain Yunus dan Romli Atmasasmita sempat menjadi tersangka dan dijatuhi hukuman, meski kemudian bebas di tingkat kasasi MA. Yusril sendiri sempat dicekal dan dijadikan tersangka.Perlawanan Yusril melalui jalur hukum berakibat Jaksa Agung Hendarman Supanji harus lengser dari jabatannya. Yusril mempersoalkan masa jabatan Hendarman Supanji yang tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Saat pelantikan kabinet SBY jilid 2, Hendarman tidak ikut dilantik karena dianggap tidak perlu ikut dilantik. Akhir perlawanan Yusril adalah keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kejaksaan Agung.Sebagaimana sudah disinggung di bagian pertama tulisan ini, agar PBB bisa mengikuti Pemilu 2014 ini juga tidak lepas dari perjuangan Yusril yang melakukan perlawanan hukum atas keputusan KPU, hanya meloloskan 10 partai peserta pemilu. Sejumlah upaya hukum yang dimenangkan Yusril menunjukkan penguasaannya terhadap persoalan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahkan meski akhirnya judicial review tentang pemilu serentak dan presidential treshold yang diajukannya tidak dikabulkan MK, tak mengurangi kualitas penguasaannya terhadap peraturan perundang-undangan. Justru hal itu menunjukkan bahwa semua perkara yang dimenangkannya benar-benar melalui proses yang fair. Faktanya ketika MK dipimpin kadernya, gugatan Yusril malah ditolak.Seperti halnya karir Prabowo dalam politik, Yusril juga pantas merasa dikhianati, terlebih jika benar Amien Rais berbohong pada saat SU MPR RI Tahun 1999 yang akhirnya memilih Gus Dur sebagai presiden. Demikian juga tersingkirnya dari posisi menteri baik di masa Presiden Gus Dur maupun Presiden SBY. Yang membedakan Yusril dengan Prabowo, adalah langkah yang dilakukan. Yusril selalu menempuh jalur hukum dalam setiap polemik, sehingga akhir polemiknya juga jelas. Yusril seakan ingin mempertegas slogan PBB “Selalu Memberi Solusi”. (Habis)
