Paling kiri pakai Batik Djonggi Simorangkir Sie Humas pembentukan Wadah tunggal Advokat IKADIN 10 Nov 1985, tengah Jendral. L.B. Moerdani Menhankam Pangab, paling kanan Rekan Advokat O.C. Kaligis.
Jakarta, Indonesia - Dr. Djonggi M. Simorangkir, SH, MH, seorang pakar hukum terkemuka dan mantan Wakil Ketua Dewan Penasihat DPN PERADI (2015-2020), telah mengemukakan beberapa langkah untuk secara signifikan mengurangi atau bahkan memberantas korupsi di Indonesia. Pernyataannya, yang baru-baru ini dibagikan, menekankan reformasi struktural dan insentif untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
Advokat Senior Dr. Djonggi M Simorangkir, SH, MH. Foto pribadi.
1. Hapuskan Pilkada:
Dr. Djonggi M. Simorangkir, SH, MH. berpendapat bahwa masa jabatan lima tahun untuk kepala daerah, dikombinasikan dengan biaya kampanye yang sangat tinggi, sering mencapai puluhan atau ratusan miliar, memaksa pejabat untuk terlibat dalam praktik korupsi. Praktik-praktik ini termasuk mengurangi kualitas proyek pembangunan dan menggelembungkan biaya proyek untuk membayar sponsor serta mengumpulkan kekayaan pribadi, sering kali bekerja sama dengan anggota DPRD dan DPR RI.
2. Perbaiki Gaji dan Pensiun untuk PNS, TNI, dan POLRI:
Dia menyarankan bahwa meningkatkan gaji dan pensiun untuk pegawai negeri akan mengurangi godaan untuk menimbun tabungan melalui cara-cara korup, sehingga memastikan keamanan finansial di hari tua mereka.
3. Skema Pensiun untuk Sektor Swasta:
Dr. Simorangkir mengusulkan sistem pensiun untuk pegawai sektor swasta berdasarkan kontribusi pajak mereka. Ini akan mendorong individu-individu swasta untuk membayar pajak dengan rajin, mengetahui bahwa mereka akan menerima pensiun yang sebanding dengan pembayaran pajak mereka.
4. Penangkal Korupsi di Sektor Swasta:
Menurut Dr. Simorangkir, individu-individu di sektor swasta akan kurang cenderung untuk terlibat dalam praktik korupsi jika mereka berisiko kehilangan pensiun dan menghadapi hukuman penjara.