Dalam sidang paripurna, pemerintah dan DPR RI secara resmi telah mengesahkan UU IKN. Dengan disahkannya UU tersebut, rencana pemindahan ibukota negara ke Penajam, Kalimantan Timur bukanlah hanya naskah semata namun benar direalisasikan. Dalam sidang tersebut, pemerintah juga mengumumkan nama calon ibukota negara baru yang akan disebut dengan "Nusantara".
Dinamakan "Nusantara" karena nama tersebut telah melekat pada citra Indonesia. Kabupaten Penajam sendiri merupakan kabupaten termuda kedua di Kalimantan Timur dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah dengan sekitar 178.681 jiwa saja pada tahun 2020.
Kabupaten ini juga memiliki sejumlah destinasi tempat wisata yang menarik terutama wisata pantainya seperti Pantai Nipah-Nipah, pantai corong, pantai tanjung jumlah, dan pantai amal penajam.
Dilansir dari kanal youtube Kompas.com, IKN Nusantara memiliki wilayah seluas 256.142 hektar yang terdiri dari tiga kawasan yaitu kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), kawasan barat, dan kawasan timur. Kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas 6.596 hektar nantinya akan menjadi lokasi pemerintahan nasional serta area perkantoran.
Kawasan barat IKN dengan luas 56.180 hektar rencananya akan menjadi lokasi perkantoran, bisnis, pusat pengembangan talenta, hingga perguruan tinggi. Sedangkan, kawasan timur IKN dengan luas 199.962 hektar rencananya akan menjadi kawasan perkantoran, hotel, dan area meetings incentive convention and exhibition atau (MICE).
Lantas, apa alasan pemerintah memindahkan ibukota ke tempat yang baru?
Alasan pertama adalah karena populasi Jawa terlalu padat. Survei penduduk antar sensus pada tahun 2015 menyebutkan bahwa sebesar 56,56% masyarakat indonesia terkonsentrasi di pulau jawa. Sementara Kalimantan yang wilayahnya lebih luas dari Jawa hanya menyumbang 6,05%.
Alasan kedua, kontribusi ekonomi pada PDB. Pemerintah menyebutkan bahwa kontribusi ekonomi Jawa terhadap PDB sangat mendominasi sementara pulau lain jauh tertinggal. Berdasarkan data BPS tahun 2018, kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau Jawa sebesar 58,49%. Dengan rincian sebanyak 20,8% diantaranya disumbang oleh Jabodetabek.
Alasan ketiga, krisis air bersih. Berdasarkan data kementerian PUPR pada tahun 2016 Jawa mengalami krisis air yang cukup parah termasuk Jabodetabek. Di wilayah tersebut, indikator ketersediaan air sudah berwarna merah yang menandakan terjadinya kelangkaan mutlak.
Alasan keempat, dominasi Jawa dalam konversi lahan. Dari hasil modelling KLHS Bappenas 2019 menunjukkan konversi lahan terbesar terjadi di pulau jawa. Proporsi konsumsi lahan terbangun di pulau jawa bahkan mencapai lima kali lipat dari Kalimantan.