Lihat ke Halaman Asli

Prodi HI Umuslim Kolaborasi dengan Amikom Yogyakarta Bahas Paradiplomasi

Diperbarui: 10 Februari 2022   13:54

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Webinar nasional Prodi HI Umuslim dengan Universitas Amikom Yogyakarta bahas tentang paradiplomasi | Foto : Humas Umuslim

Bireuen - Program Studi (Prodi) Hubungan Internasional (HI) Universitas Al-Muslim (Umuslim), Bireuen Aceh kolaborasi dengan Universitas Amikom Yogyakarta bahas tentang paradiplomasi.

Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual melalui webinar nasional dengan tema 'Paradiplomasi: Kompleksitas Kerjasama Luar Negeri Daerah di Indonesia (Provinsi Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh)', Rabu, 9 Februari 2022.

Webinar ini merupakan hasil kerjasama antara Prodi HI Umuslim dengan Prodi HI Universitas AMIKOM Yogyakarta.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Umuslim, Rahmad, menyambut baik kegiatan ini sebagai bagian implementasi merdeka belajar kampus merdeka dan Memorandum of Agreement (MoA) antara FISIP Umuslim dan Fakultas Ekonomi dan Sosial (FES) Universitas AMIKOM Yogyakarta.

Terutama kajian tentang hubungan kerjasama luar negeri daerah, khususnya Aceh dengan daerah-daerah yang ada di luar negeri.

"Saya berharap dengan kegiatan dan tema seperti ini, ada kolaborasi berkelanjutan antara kedua daerah untuk memajukan pendidikan dan kerjasama Internasional daerah," kata Rahmad dalam sambutannya.

Dekan FES AMIKOM Yogyakarta, Emha Taufiq Luthfi, mengatakan webinar ini selain memberikan pengetahuan baru terkait paradiplomasi, studi kasus yang diangkat merupakan dua daerah istimewa yang ada di Indonesia. "Yang juga memiliki kedekatan emosional secara historis," tutur Emha.

Ketua Prodi HI Umuslim, Fauzi, mengatakan webinar ini sebagai langkah kontribusi positif bagi mahasiswa dan masyarakat serta pemerintah Aceh terkait pentingnya kerjasama Aceh dengan daerah-daerah di luar negeri, khususnya Malaysia dan Turki.

"Hal yang perlu menjadi perhatian ke depannya adalah kerjasama luar negeri daerah tidak hanya sebatas pemenuhan MoU, lebih daripada itu dibutuhkan "kebijakan kaya" untuk meningkatkan kolaborasi daerah dengan luar negeri melalui tindakan nyata demi kesejahteraan masyarakat dan kejayaan kembali Aceh," tutupnya.




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline