Tadi malam, sepulang dari kantor, saya ngobrol dengan istri. Tentang berbagai kemungkinan mengapa Anies Baswedan dicopot dari jabatannya sebagai menteri pendidikan. Sosok seperti beliau memahami betul kepentingan untuk menjadi bangsa yang besar membutuhkan SDM yang kuat, secara moralitas dan kualitas. Pendidikan yang mampu menjangkau semua anak bangsa, hingga ke daerah-daerah yang nyaris tak tersentuh akses apapun, menjangkau anak bangsa dengan keadaan ekonomi apapun. Dan, itu kebijakan yang serius dengan pendanaan yang tidak main-main, negara harus menjadikan pendidikan sebagai arah pembangunan berorientasi pada investasi jangka panjang.
Membenahi pendidikan bukan semata soal membangun infrastruktur sekolah yang baik, kurikulum yang tepat untuk anak didik, prestasi akademik yang heroik (yang terfokus pada output pendidikan). Lebih dari itu, kebijakan pendidikan nasional yang mampu menjadikan guru sebagai teladan utama seorang pembelajar. Guru yang senantiasa meng-upgrade kualitas diri dan juga belajar layaknya mereka memiliki siswa. Guru-guru kita, masih banyak sekali yang tak bisa menulis di komputer atau melek internet.
Terlebih sadar, untuk tidak hanya membaca buku teks sebagai modal berdiri di depan kelas. Belum bisa menyesuaikan dengan ritme teknologi yang maju pesat dan memanfaatkannya untuk menjadi guru yang senantiasa berkembang. Meski, misalnya menggenggam smartphone di tangan. Ini soal kualitas pendidikan dalam penguasaan ilmu dan pengetahuan. Masih ada tugas mahapenting lagi dunia pendidikan Indonesia. Bagaimana mendidik siswa menjadi pembelajar yang juga berorientasi pada capaian karakter ideal dengan bermental baik, menempatkan aspek moral sebagai kebutuhan yang harus mereka dapatkan disekolah. Dari siapa? Kalau bukan kolaborasi yang baik antara guru, orangtua dan masyarakat.
Bisa jadi, ini bisa jadi. Ini analisa istri saya, yang pernah bertemu langsung dengan beliau, ketika menilai Anies demikian kuat berjuang untuk merilis kebijakan pendidikan tak sekadar bertumpu pada capaian angka sekolah yang dibangun atau siswa yang diluluskan pada tiap jenjang pendidikan. Menteri yang yakin menggelontorkan dana besar untuk meng-upgrade isi kepala guru dari TK hingga perguruan tinggi meski banyak yang menolak.
Mungkin mereka berpikir, ini tak penting dan tak bisa dilihat sebagai instrumen keberhasilan pendidikan dengan angka-angka. Ada hal-hal idealis yang dimiliki seseorang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki lewat jabatan yang melekat padanya. Yang tak bisa ditawar-tawar dengan win-win solution ketika harus berhadapan dengan politik pragmatis, yang bicara soal kekuasaan dan kekuasaan. Jabatan, apapun jenis dan levelnya, memang bisa bermata dua pada pemaknaan. Pertama; jabatan yang berarti kewenangan untuk sebenarnya membangun. Kedua; kekuasaan untuk spirit lain. Keduanya tak bisa dicampur. Ini soal hitam dan putih. Meski orang bilang tak bisa memandang masalah dengan saklek, ada abu-abu di antaranya.
Yang jelas, ketika kali pertama mendengar apa yang diimpikannya Anies Baswedan pada pendidikan Indonesia dengan hasil rentang jauh ke depan. Saat beliau memberi arahan pada kami, relawan Kelas Inspirasi 2013 silam. Saya yakin, sosok mantan rektor Paramadina itu selayaknya menjadi menteri pendidikan. Anies tak akan berpikir soal prestasi atau capaian Pemerintah mengurusi pendidikan dengan jabatan menteri yang selama lima tahun melekat padanya.
Tapi kan, ini tentang politik juga pada akhirnya... Berikut intrik-intrik yang mengikutinya. Politik yang di alam demokrasi ditentukan pula dengan seberapa lama jabatan politik akan bertahan dengan ukuran waktu. Bukan semata-mata murni tentang membenahi pendidikan sampai waktu yang tak terbatas itu.
