Setelah Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, beberapa waktu yang lalu menurunkan tim untuk melakukan investigasi penyebab banjir di Jabodetabek, diketahui bahwa terdapat 6 sebab timbulnya banjir di area-area tersebut.
Dua diantaranya adalah banyaknya drainase yang tersumbat, dan sungai yang meluap. Drainase yang seharusnya berfungsi untuk mengontrol air hujan banyak tersumbat karena banyaknya sampah, ditambah lagi dengan luapan air sungai yang menyebabkan banjir karena fungsi sungai yang mungkin saja sudah berubah dari mengalirkan air menjadi mengalirkan sampah yang dibuang masyarakat.
Setelah banjir mereda, banyak sampah yang menggunung dan belum dapat diurus dalam waktu singkat. Banjir di daerah Jabodetabek merupakan fenomena tahunan yang mengiringi pemberitaan media tiap musim hujan berlangsung.
Dari bencana tersebut, pola yang sama terus terulang namun sangat jarang diperhatikan untuk dicari solusinya secara jangka panjang, yaitu pengelolaan sampah.
Setidaknya Ibukota Jakarta memiliki perda provinsi nomor 3 tahun 2013 yang merinci tentang pengelolaan sampah dengan prinsip dasar reduce, reuse, dan recycle atau 3R.
Dalam perda tersebut tiap orang diwajibkan untuk mengurangi sampah dengan cara pengurangan kemasan atau produk yang dapat menimbulkan sampah, dan penggunaan kemasan/produk yang dapat dimanfaatkan kembali ataupun ramah lingkungan. Selain itu, tiap rumah tangga pun wajib paling sedikit melakukan pemilahan sampah rumah tangga sebelum diangkut.
Namun sayang, aturan tersebut hanyalah tulisan diatas kertas yang penerapannya masih kembali kepada personal masing-masing. Hal ini dikarenakan tak adanya pengawasan untuk mengawasi hingga ke tempat sampah tiap rumah atau memang lemahnya kesadaran akan pentingnya kebersihan, minimal untuk dapat membuang sampah pada tempatnya.
Banjir yang tiap tahun menerjang dengan membawa sampah seakan hanya musibah yang memang harus dijalani penduduk ibukota dan sekitarnya sebagai konsekuensi tinggal di wilayah dengan perputaran uang terbesar di Indonesia. Jika sampah begitu pentingnya untuk dikelola untuk dapat menghindari banjir tahunan, lantas siapa pihak yang tepat untuk mengelolanya ?
Kegagalan pasar
Dalam perspektif ekonomi, pengelolaan sampah termasuk kegagalan pasar (market failure) karena sampah tak mampu memberikan signal harga kepada pelaku pasar karena memang sampah bukanlah suatu barang yang memiliki nilai sepadan untuk dijual. Konsekuensi nya, pasar tak akan merespon untuk dapat memberi pembiayaan pada sektor pengelolaan sampah.
Hal ini dapat dilihat dari investasi green sukuk yang merupakan skema investasi yang diarahkan pada proyek-proyek ekonomi hijau. Berdasarkan data Green Sukuk Issuance kementerian keuangan, proyek hijau seperti manajemen sampah tidak dibiayai sama sekali di tahun 2018 dari sebelumnya di tahun 2016 alokasi pembiayaan nya sebesar 92,6 juta dolar.