Ignasius Jonan dilantik sebagai Menteri ESDM sekitar satu bulan yang lalu. Ada beberapa pihak yang meragukan kapabilitas dan pengetahuan Pak Jonan untuk menjadi Menteri ESDM. Tapi saya kira perpaduan kemampuan manajerial Pak Jonan dengan pemahaman mendalam tentang dunia ESDM yang dimiliki Pak Archandra Tahar sebagai wakilnya, bisa mengantar Kementerian ESDM ke arah yang lebih baik. Lantas, apakah PR yang harus diselesaikan duo ini di Kementerian ESDM?
Merampungkan proyek 35.000 MW
Tentunya banyak masalah yang masih tersimpan di sektor energi dan sumber daya, tapi saya melihat penyediaan listrik atau rasio elektrifikasi masih menjadi isu besar yang mendesak untuk dibereskan. Proyek penyediaan listrik 35.000 MW di tahun 2019 akan menjadi tantangan besar bagi duo Jonan-Archandra untuk dirampungkan. Pak Jonan dikabarkan telah bertemu dengan Direktur PLN Pak Sofyan Basir untuk membahas soal proyek ini. Ia meminta proyek ini untuk digarap dengan serius dan dikembangkan dengan penuh komitmen.
Jonan-Archandra saya kira memang harus memberikan perhatian ekstra pada perkembangan proyek ini yang sebenarnya masih sangat jauh dari target. Perhatian ekstra ini kemudian jadi perlu diberikan karena baru-baru ini terungkap bahwa ada 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah melakukan evaluasi terhadap 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak ini, Pak Jokowi bahkan sudah memberikan instruksi pada KPK untuk mengusut tuntas kasus proyek pembangkit listrik yang mangkrak ini. 34 proyek listrik yang mangkrak ini sudah menjadi warisan turun temurun sejak 8 tahun yang lalu. Penyediaan listrik sudah menjadi pekerjaan rumah yang menahun dan tidak kunjung bisa diselesaikan. Lamanya penuntasan penyediaan listrik hingga banyaknya proyek pembangkit yang terbengkalai memunculkan pertanyaan, apakah memang ada indikasi kasus korupsi di pengembangan proyek-proyek pembangkit listrik ini? . Saya kira keterlibatan KPK menjadi penting disini.
Meminta PLN untuk fokus bangun transmisi & distribusi listrik
Dalam rangka memenuhi penyediaan listrik 35.000 MW, komitmen PLN sebagai BUMN Kelistrikan benar-benar diuji. PLN harus fokus menyelesaikan tugas utamanya untuk mengaliri listrik ke berbagai daerah di Indonesia. Hal inilah yang mendorong Jonan untuk memberikan kritik pada PLN yang malah mau masuk ke lini bisnis energi panas bumi, padahal tugas utama untuk distribusi listrik masih belum tuntas dengan baik. Jonan menyatakan bahwa PLN sudah sepatutnya fokus terlebih dahulu pada tugas utamanya untuk bangun transmisi tenaga listrik untuk distribusi listrik yang lebih luas dan merata. Saya setuju dengan pendapat ini.
Angka pemerataan listrik di Indonesia memang masih jauh dari angka memuaskan, contohnya di Papua saja rasio cakupan listrik masih berada di angka 50%. Angka rasio elektrifikasi yang besar harus diiringi dengan cakupan listrik yang merata pula. Oleh karena itu, saya sangat setuju dengan permintaan Jonan kepada PLN untuk fokus ke persoalan distribusi listrik dan tidak memecah fokus untuk memikirkan bagaimana caranya mengembangkan bisnis dengan merambah lini bisnis panas bumi.
Di bawah kepemimpinan Jonan-Archandra, PLN dapat menciptakan momentum untuk terus berbenah. Fokus pada hal yang utama untuk menyediakan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Evaluasi dengan transparan proyek-proyek pembangkit listrik yang telah teridentifikasi mangkrak beberapa tahun ke belakang. Jaga prinsip good-will dalam mengembangkan proyek pembangkit listrik ke depannya agar tidak ada lagi cerita proyek pembangkit mangkrak. Saya optimis bahwa pengembangan energi listrik di Indonesia bisa lebih maju jika PLN memiliki komitmen untuk melakukan hal-hal di atas.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H