Pada masa-masa terakhir kepemimpinannya, Sukarno melakukan reshuffle kabinetnya untuk terakhir kalinya guna memastikan keseimbangan situasi politik dan ekonomi yang tengah kacau dan tak terarah. Persoalan yang penuh intrik dan dinamis turut mewarnai catatan penting kemunduran Sukarno dalam memegang kendali pemerintahan.
Banyak faktor eksternal dan internal yang bukan main kepalang, membuat Sukarno harus memutar otak untuk mengatasi problematika yang ada. Semenjak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Sukarno mulai berhati-hati dalam menggunakan kewenangan dan kekuasaannya apalagi statusnya adalah presiden seumur hidup.
Dinamika kehidupan rakyat Indonesia saat itu sungguh labil. Inflasi yang terjadi sejak 1950-an dan kebijakan Pemerintah dalam Keppres No. 27 Desember 1965 tentang pengeluaran mata uang rupiah baru dengan perbandingan nilai Rp 1 (satu rupiah) uang baru sama dengan Rp 1.000 (seribu) uang lama.
Selain itu pula menjadi beban bagi para mahasiswa untuk membayar SPP dan ongkos transportasi yang terus melambung. Belum lagi konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964 dan Pembebasan Irian Barat pada tahun 1962 tentu menghabiskan waktu dan tenaga, tentu yang paling banyak biaya, sehingga perekonomian nasional benar-benar merosot dan usaha untuk memperbaiki ini tidak signifikan.
Ketegangan sosial politik tersebut berakumulasi dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965, yang semakin membuyarkan harapan rakyat untuk pemulihan keadaan. (Abdul Mun'im D.Z., 1999: 27-28)
Aksi Tritura. sumber gambar: newsantara.com
Meletusnya peristiwa Gerakan 30 September kemudian menyatukan kekuatan mahasiswa non-komunis dengan tentara. Dalam buku karya M.C. Ricklefs Sejarah Indonesia Modern atau dalam bahasa aslinya A History of Modern Indonesia since c. 1300, sejak 8 Oktober 1965 para pemuda sudah mulai menyapu jalan-jalan seraya meneriakan tuntutan pembubaran PKI(2007:565).Tuntutan ini semakin digaungkan dalam unjuk rasa gerakan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) pada 10-13 Januari 1966.
KAMI ini telah terbentuk sejak 25 Oktober 1965 atas izin Menteri Pendidikan Tinggi Brigadir Jenderal Syarif Thayeb. KAMI merupakan kelompok kontra-PKI dan sempalan dari PPMI (Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia).
Dalam gerakan aksi demonstrasi KAMI, tuntutan yang diserukan adalah Bubarkan PKI, Rombak Kabinet Dwikora dan Turunkan Harga.
Tiga tuntutan ini dikenal sebagai Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Tuntutan ini tercermin dari peristiwa Gerakan 30 September, Menteri-menteri Dwikora yang tidak berjalan secara maksimal dan masih ada yang terafiliasi dengan PKI serta akibat ketidakstabilan ekonomi.
Tiga tuntutan tersebut tidak hanya dilontarkan melalui statemen yang ditulis dalam selembar kertas melainkan juga demonstrasi dan mogok kuliah yang terhitung sejak 11 Januari 1966 dan baru berhenti setelah tiga tuntutan dikabulkan. (Abdul Mun'im D.Z. 1999: 29-30)