Pandangan negatif terhadap ideologi gerakan kiri sudah sepatutnya kita hilangkan. Meski kita sudah melewati zaman orde baru begitu lama, namun warisan paradigma berupa rasa takut-jika bukan jijik-terhadap hal-hal yang berbau ‘kiri’ masih saja kita temukan di masa sekarang. Pencekalan dan sentimen negatif atas suatu kegiatan yang berhubungan dengan ideologi kiri sering kita dengar, termasuk soal simbol-simbol.
Beberapa waktu lalu, pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta di Goethe Institute yang mendapat penolakan dari sekelompok orang yang membawa spanduk anti-komunis, membuat penulis tersadar bahwa rentetan gerakan anti-kiri yang belakangan dilakukan orang-orang sudah melampaui batas kemanusiaan.
Di tengah kemajuan peradaban dan perkembangan pola pikir yang harusnya secara sosiologis mampu mengubah masyarakat menjadi lebih humanis, justru tindakan anarkis yang berpotensi melanggar hak asasi manusia berlatar belakang paradigma usang malah semakin menjadi-jadi.
Komunis, sebagai representasi gerakan kiri dianggap sebagai ideologi berbahaya yang tidak hanya sesat secara pikir, namun ideologi keji yang mengancam eksistensi komunitas religius lewat pendangkalan iman. Hal itu selalu dihubungkan dengan bagaimana konflik partai komunis dan komunitas agama di masa sulit yang terjadi secara brutal.
Hal ini tidak terlepas dari propaganda pihak tertentu selama masa orde baru, yang berusaha untuk memperburuk citra partai komunis yang telah tumbang pada awal pemerintahan orde baru. Film tentang gestapu yang menyeret partai komunis sebagai gerakan politik kiri Indonesia pun dibuat di masa itu untuk menancapkan kesan menakutkan tentang orang-orang komunis yang diceritakan sebagai sosok-sosok berdarah dingin yang sadis, serta tidak mengenal agama dan Tuhan.
Padahal, gerakan kiri memiliki orientasi yang jauh dari apa yang selalu dianggap oleh masyarakat umum. Gerakan kiri pada dasarnya adalah ideologi yang berkutat untuk memperjuangkan hak-hak kaum non-borjuis, serta mengusahakan terciptanya sistem kemasyarakatan yang egaliter, tanpa ada sekat-sekat yang menciptakan perbedaan status sosial atau kelas-kelas tertentu.
Istilah gerakan kiri atau politik kiri lahir pada abad ke-18 setelah revolusi Perancis yang mengubah wajah pemerintahan dari feodal menjadi republik. Pada saat itu, posisi golongan-golongan yang mendukung perubahan sistem sosial yang egaliter secara progresif duduk di sebelah kiri ketua dewan, golongan yang membela kepentingan elit borjuis serta menolak perubahan berada di sebelah kanan, serta golongan moderat duduk di tengah ruangan.
Dalam bukunya Tan Malaka dan Gerakan Kiri Minangkabau, Zulhasril Nasir(2007) menyimpulkan bahwa Kiri merupakan gagasan untuk menghapuskan hak-hak sosial istimewa, segala bentuk penindasan kolonial, pembatasan hak berbicara dan berekspresi dan menganjurkan kebebasan dan berkeadilan.
Meski oleh Charles Wright Mills idealisme gerakan kiri dianggap cenderung utopis, namun bukan berarti suatu saat akan tercapai suatu keadaan yang memungkinkan untuk terwujudnya hal tersebut. Sebab, dengan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat dari hegemoni kaum borjuis, maka gerakan kiri bisa dianggap sebagai harapan yang akan meningkatkan kesadaran orang-orang.
Perjuangan untuk melawan pendudukan Belanda di Indonesia pada masa lampau, banyak yang diprakarsai oleh golongan-golongan kiri yang merasa perlu untuk menghapus penindasan terhadap rakyat. Belanda yang dianggap mengeksploitasi rakyat baik tenaga maupun sumber daya alam merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan hidup rakyat, sehingga perlu dilakukan perlawanan untuk terbebas dari belenggu penjajahan.
Gerakan kiri bisa disebut sebagai gerakan yang berbasis perjuangan rakyat untuk mengusahakan kehidupan yang layak berdasarkan standar kemanusiaan, sehingga dapat dikatakan pula bahwa suatu pergerakan yang dilakukan oleh kaum buruh dan kaum tani untuk memperjuangkan hak-hak yang pantas, merupakan bagian dari gerakan kiri juga.