Pemilihan umum dalam sistem presidensial dilakukan dua kali, sehingga dimungkinkan hasil kedua pemilihan umum tersebut tidak sama. Partai yang memenangi pemilihan eksekutif (presiden) bisa jadi tidak mendapatkan dukungan kursi yang dominan di parlemen. Bahkan partai presiden merupakan minoritas di parlemen. Negara yang mengalami situasi seperti ini dapat terjebak dalam skenario sistem presidensial. Dari hasil pemilu yang inkongruen presiden menjadi kekuatan yang minoritas di parlemen. Dalam situasi partai presiden merupakan minoritas di parlemen, kemudian presiden juga gagal membangun koalisi mayoritas yang kohesif, potensi terciptanya pemerintahan terbelah menjadi tinggi.
Divided government membuat eksekutif dan legislatif saling mengintai dan menghindar sehingga cenderung masing-masing bekerja tanpa kerja sama. Presiden akan menjalankan pemerintahan tanpa memedulikan pengawasan legislatif dan jika menginginkan peraturan dilakukan dengan sepihak, presiden menghindari pembahasan di parlemen. Melihat fenomena Amerika Latin, peraturan-peraturan yang digolongkan sebagai emergency decree (perppu di Indonesia) dalam kuantitas yang besar cenderung lahir dalam kondisi divided government.
Pada situasi yang seperti ini berlarut-larut tentu mengakibatkan pemerintahan tidak efektif dan pada gilirannya yang dirugikannya adalah rakyat yang menerima kebijakan tidak berkualitas atau dengan kebijakan yang dibentuk dengan pengawasan minimal. Mencegah terjadinya situasi sperti ini, lahirlah berbagai inovasi terhadap sistem-sistem ketatanegaraan yang menjadi fitur sistem presidensial. Gagasan pemilihan umum serentak merupakan salah satu bentuk inovasi tersebut. Melalui pemilihan umum serentak, dua pemilihan umum yang terdapat dalam sistem presidensial diharapkan menghasilkan hasil yang kongruen.
Gagasan pemilihan serentak tetap menyimpan potensi-potensi permasalahan yang jika tidak teratasi, tujuan untuk menghambat skenario instabilitas di sistem presidensial terancam gagal dilaksanakan. Di antara permasalahan yang dapat diperkirakan adalah jika pelaksanaan pemilu serentak digabungkan dengan sistem pemilihan presiden dua putaran. Pemilu serentak dengan pilpres dua putaran akan membuat partai-partai politik masuk ke pemilihan umum dengan memiliki calon presiden masing-masing (tidak berkoalisi) karena menganggap pemenang pemilihan presiden tidak akan didapat di putaran pertama.