"Bahwasanya FIFA dan AFC akan membentuk suatu komite, itu dipersilakan saja, namun itu secara terpisah. Namun komitmen yang sudah disepakati harus tetap dijunjung tinggi apalagi itu dengan Kepala Pemerintahan. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia meminta Tim FIFA dan AFC melaporkan pada FIFA dan AFC tentang kesepakatan tersebut terlebih dahulu, karena inkonsistensi terhadap kesepakatan tersebut sama halnya dengan pelecehan terhadap Pemerintah Republik Indonesia."
Ini adalah bunyi kalimat kelima materi klarifikasi Pemerintah menanggapi upaya FIFA untuk akan membentuk Komite Ad Hoc yang terdiri dari beberapa elemen seperti dari FIFA, PSSI, pemerintah Indonesia, PT Liga Indonesia, asosiasi wasit, pelatih, pemain, media, dan independen yang ditunjuk oleh FIFA, dalam sesi konferensi pers di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Siapa pun orangnya yang mengaku sebagai bagian dari bangsa Indonesia, Pemilik NKRI, pastinya gak akan rela bila negara merdeka yang kaya raya penuh susu dan madu ini maupun pemerintahannya dilecehkan atau harga diri kita diinjak-injak apalagi kalau kedaulatan negri ini diganggu oleh bangsa lain.
Sejengkal tanah pun akan kita pertahankan sampai titik dara penghabisan. Rasa nasionalisme ini melekat dalam hati sanubari seluruh rakyat Indonesia, bukan cuman miliknya barisan kompasianer pengidols fanatik halma yang lalu menjadi pengidols fanatik mukadar lantas kemudian menjadi pengidols fanatik Menpora... jelas ya Bro para pengidols!
Terkait dengan tema Reformasi Tata Kelola Sepakbola Nasional yang dikumandangkan Menpora lalu diikuti dengan langkah-langkah pembentukan Tim Sembilan, pembekuan PSI, pembentukan Tim Transisi, mengajukan banding atas putusan PTUN yang memenangkan PSSI, menrabas putusan PTUN sebagai institusi penegakan hukum... terakhir adalah rencana pembentukan Tim Khusus yang kabarnya adalah produk kesepakatan antara Presiden Jokowi dengan Delegasi FIFA.
Tim Khusus ini dari unsur pemerintah sebagai komunikator pemerintah langsung tanpa perantara dengan FIFA, tujuannya adalah untuk menemukan solusi agar skors FIFA atas Indonesia bisa dicabut... (apakah maksudnya adalah agar skors FIFA atas PSSI segera dicabut?) ...
Delegasi FIFA memang menyambut sangan baik niat pemerintah untuk melakukan reformasi tata kelola sepakbola nasional dan sudah melakukan trobosan baru dengan membuka pintu komunikasi dengan pemerintah, meski jelas dan terang benderang harus dipahami bahwa semua langkah upaya reformasi ini harus dalam naungan statuta FIFA. Dari sini saja semestinya dengan mudah bisa ditangkap sinyalnya, bahwa FIFA tidak akan mungkin melakukan tindakan strategis tanpa melibatkan federasi, kalau dalam perikop ini ya PSSI...
Sebenarnya, yang jauh lebih penting adalah, Menpora harus menjawab dengan lugas sebuah pertanyaan refleksi ini:
"Apakah Sepakbola Indonesia Butuh FIFA?"
Kalau jawabannya adalah "Ya, Butuh".. maka gak ada pilihan lain kecuali mengikuti cara yang direkomendasikan oleh FIFA, tentunya Menpora dapat menempatkan beberapa poin "penebusan daftar dosa berat PSSI" itu sebagai syarat dalam program reformasi tata kelola sepakbola nasional, yang nantinya harus dijalankan oleh PSSI...
Kalau jawabannya adalah "Tidak Butuh".. ya sudahlah! Untuk apa capek-capek bertemu dengan delegasi FIFA, kemudian sibuk berdebat di media soal tetek bengek yang sejatinya gak begitu penting. Gak perlu juga lah mempropaganda masyarakat pecinta bola dengan isyu "pelecehan terhadap pemerintah" atau "menrabas kedaulatan negara"...