Kepentingan di Koalisi Merah Putih

[caption id="attachment_339196" align="alignleft" width="600" caption="Ruh Koalisi Merah Putih untuk Sejahterakan Rakyat Koalisi Merah Putih dideklarasikan di Tugu Proklamasi (Foto: Heru Haryono/Okezone"][/caption]

Ketukan palu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sengketa hasil Pilpres adalah antiklimaks dari proses Pilpres 2014. Akan tetapi, putusan MK tersebut tidak berarti berakhirnya friksi politik yang mengerucut pada dua kekuatan besar yakni koalisi Merah Putih dan kelompok pengusung Jokowi-JK. Melihat lanskap politik yang terbentuk, babak baru yang sangat dinamis naga-naganya justru bakal berlanjut di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Koalisi Merah Putih dengan kekuatan yang di atas kertas unggul sangat dominan di parlemen. Dari 560 anggota DPR, pendukung Prabowo-Hatta mengamankan 353 kursi atau 63,03 persen suara, sementara koalisi pendukung Jokowi-JK hanya memiliki 207 orang perwakilan atau 36,96 persen suara di DPR. Artinya, pemerintahan mendatang dipastikan berada di bawah kontro Koalisi Merah Putih.

Koalisi yang beranggotakan tujuh parpol dan enam parpol yang lolos ke Senayan ini, menjadi penentu arah kebijakan-kebijakan pemerintah kedepan. Proposal-proposal pemerintah akan kandas bila tanpa restu kekuatan besar koalisi Merah Putih. Maka, soliditas koalisi Merah Putih tentu saja membuat Jokowi-JK deg-degan. Kemenangan yang diperoleh sebagai Capres dan Cawapres setelah melalui berbagai tahap, termasuk yang terakhir dipertaruhkan di MK, ternyata bukan kemenangan yang utuh.

Memang muncul isu bahwa ada dua parpol yang akan merapat ke Jokowi-JK. Namun isu tersebut dimentahkan oleh kenferensi pers pasca putusan MK yang diikuti oleh perwakilan partai-partai di Koalisi MErah Putih. "Kecintaan kami pada negeri ini terus kawal dan kontribusi walaupun berada di luar pemerintahan. Kami tidak akan biarkan bangsa ini dikendalikan segelintir orang," kata Juru Bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam (21/8/2014) sebagaimana dikutip dari laman Kompas.com.

Tantowi kemudian menerangkan, koalisi akan terus berjuang untuk memajukan kepentingan bangsa dan negara meski berada di luar pemerintahan. Tantowi juga menekankan koalisi menginginkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ia menegaskan cita-cita itu merupakan yang utama dan tidak ingin dikhianati. "Indonesia yang kita kehendaki tidak kenal lelah, lebih baik mati daripada tunduk dan didikte bangsa lain," katanya.

Lebih jauh, Tantowi juga menyampaikan gerakan politik koalisi akan terus dilakukan di semua tingkatan politik. "Di MPR, DPR, dan DPRD akan terus kawal pemerintah sebagai kekuatan penyeimbang. Dengan cara itu kami akan pastikan check and balances berjalan dengan baik," ucap Tantowi.

Penegasan untuk berada di luar dan mengontrol pemerintahan juga datang dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui akun twitternya @SBYudhoyono, SBY mengatakanbahwa Partai Demokrat akan menjadi penyeimbang. “Atau barangkali ada yg menganggap SBY & PD menginginkan posisi politik tertentu jika Pak Jokowi menjadi Presiden 5 tahun mendatang.” tulis SBY di dalam salah satu tweetnya. Di Tweet lain, Presiden RI ini menulis “Dengan tegas saya katakan tidak adaniat & ambisi seperti itu. PD akan independen & menjadi penyeimbang. Kami tidak haus kekuasaan.”

Dari respons politik yang berkembang pasca putusan MK, maka bisa dipastikan bahwa Koalisi Merah Putih solid dan bakal mengawal pemerintahan Jokowi-JK. Sebagai rakyat biasa, tentu saja kita kerap jemu dipertontonkan aksi politik tingkat tinggi oleh para elit pemimpin negeri ini. Namun ada satu hal yang perlu kita garis bawahi mengapa lanskap politik kali ini menarik dan bisa memberikan manfaat besar bagi rakyat. Yaitu, bahwa keberadaan Koalisi Merah Putih di parlemen bisa menjadi penjaga kepentingan rakyat dan menggagalkan jika memang ada proposal pemerintah yang bertentangan dengan rakyat.

Misalnya, soal ancang-ancang Jokowi-JK menaikkan harga BBM (baca Kompas.com : Jokowi Akan Naikkan BBM Bila Terpilih Jadi Presiden). Bila taka ada Koalisi Merah Putih di DPR, saya kira kebijakan yang ditentang sebagian besar rakyat ini akan mulus-mulus saja mencekik rakyat tidak mampu. Sebaliknya, bila ada koalisi penyeimbang pemerintah, maka kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat bisa dikandaskan. Artinya, walaupun bersifat elitis, kita masih bisa menitipkan harapan pada Koalisi Merah Putih. Di sisi lain, keberadaan koalisi ini juga akan merangsang kreativitas pemerintah untuk meramu kebijakan yang tidak mencederai kepentingan rakyat. Pada titik ini, Jokowi-JK distimulus oleh Koalisi Merah Putih untuk benar-benar bekerja bagi semua lapisan rakyat. Jadi mari kita lihat semuanya secara positif di kedua kutub. Semoga!