Untuk menjadi Calon Presiden pada Pemilu 2014, seorang pejabat negara harus sudah memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan. Demikian pula Gubernur DKI, Joko Widodo yang telah telah ditetapkan sebagai Calon Presiden melalui Surat Keputusan KPU No. 453/Kpts/KPU/Tahun 2014.
Namun demikian, ada baiknya kita menelaah lebih dalam, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi pejabat negara apabila akan mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Capres.
Sesuai dengan bunyi Peraturan KPU No. 15 Tahun 2014 Tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sbb :
Pasal 8
(1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, harus mengundurkan diri dari jabatannya.
(2) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
Kemudian untuk Kepala Daerah diatur sebagai berikut :
Pasal 9
(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, harus meminta izin kepada Presiden.
(2) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.