Saya menilai sikap Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil menolak rencana impor beras pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan tepat. Saya gagal paham apa dasarnya kebijakan itu dilontarkan-syukurnya masih tahap rencana.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meyakini, kebijakan impor beras 1 juta ton beras impor di 2021 tidak bakal menghancur harga gabah di tingkat petani. Menurut dia, langkah ini dilakukan untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga. Sekalipun data BPS memprediksi stok aman, masih ada kemungkinan mengalami kenaikan atau bahkan penurunan, terlebih mengingat kondisi curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah Indonesia akhir-akhir ini. Lutfi menyatakan, pemerintah memerlukan iron stock atau cadangan untuk memastikan pasokan terus terjaga. Penambahan cadangan beras ini yang rencananya akan dipenuhi melalui impor.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, 16 Maret impor 1 juta ton beras itu merupakan penugasan tanpa dibahas melalui rapat koordinasi terbatas atau rakortas lintas kementerian sebagaimana lazimnya.
"Walaupun kami ada penugasan impor 1 juta ton, belum tentu kami laksanakan. Kami akan prioritas dalam negeri yang memang sedang masa panen raya," ujar pria yang akrab disapa Buwas itu.
Pernyataan penolakan Ridwan Kamil itu dinyatakan dalam jumpa pers virtual bersama perwakilan dari Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) Jabar di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 17 Maret 2021. Dengan demikian dia menjadi gubernur berikutnya yang menolak impir beras setelah Gubernur Gorontalo Ruslie Habibie.
Argumentasi utama Kang Emil, demikian sapaannya adalah impor dilakukan pada saat yang tidak tepat, ketika Jabar akan melakukan panen raya. Beras yang melimpah di petani dikhawatirkan akan membuat nilai beli oleh Bulog turun.
Emil mengungkapkan curahan hati para petani di Cirebon, serapan dari Bulog biasanya mencapai 130 ribu ton. Namun kini jumlahnya hanya terserap 21 ribu ton.
"Penolakan ini, menurut dia, juga didasarkan pada sila kelima Pancasila. Soal hal ini, kesejahteraan petani harus dinomersatukan oleh negara. Tanpa mereka petani, kita tidak jadi apa-apa," ucap mantan wali kota Bandung ini.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Dadan Hidayat memberikan data yang mendukung argumentasi itu. Konsumsi beras masyarakat Jawa Barat berdasarkan data BPS adalah 128,4 kilogram per kapita per tahun.
Jika dikalikan dengan jumlah penduduk jawa Barat mencapai 49.350.000 orang, maka dibutuhkan 6.400 ton beras dalam setiap tahun. Januari sampai April, itu kan ada potensi panen raya . Dari produksi dan kebutuhan di Jabar masih ada surplus, 322 juta ton beras.
Saat ini harga gabah nasional turun. Harga gabah kering panen berkisar Rp4.200 per kilogram dan kini ada di angka Rp3.800 sampai Rp3.900 per kilogram. Juga gabah kering giling yang seharusnya Rp5.300, sekarang hanya Rp5.000 per kilogram.