Penyelesaian masalah Irian Barat yang jalan ditempat akhirnya menyebabkan Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat pada 19 Desember 1961. Dalam pidatonya di depan mahasiswa Yogyakarta, sehari sebelumnya Sukarno mengatakan, "Sekarang tidak lagi konfrontasi mulut ke mulut, tapi menggunakan kekuasaan yang kita susun."
Pemilihan tanggal 19 Desember itu sudah diketahui awak pers sekitar seminggu sebelum diumumkan. Pada Senin 11 Desember 1961, dalam jumpa pers di Istana Bogor, Sukarno setelah dilangsungkannya sidang istimewa tertutup dengan para menteri, mengungkapkan mengenai dibentuknya sebuah komando. Pemilihan tanggal 19 karena bertepatan dengan peringatan Agresi Kedua Belanda ke Kota Yogyakarta.
Berita Antara 12 Desember 1961 mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan ketegangan masalah Irian Barat terjadi eksodus orang-orang Belanda. Sepanjang 1961 sudah dua ribu orang Belanda meninggalkan Irian Barat. Disebutkan pada 17 Desember bertolak Kapal Zuide Kruis yang membawa sekitar 430 orang Belanda.
Di Kota Bandung reaksi pertama atas keputusan Sukarno diberikan oleh Badan Kontak Perkumpulan Sarjana Bandung, sekitar seminggu setelah diumumkan. Badan kontak, yang menghimpun perkumpulan Ikatan Dokter Indonesia Bandung, Persatuan Insiyur Indonesia Bandung, Ikatan Ahli Sastra Indonesia Bandung, perkumpulan sarjana ekonomi, dokter gigi dan berbagai profesi lainnya) yang menyatakan dukungannya terhadap Trikora.
Perekonomian di Bandung Terancam Lumpuh
Deklarasi Trikora bersamaan dengan kehidupan ekonomi yang sedang mengalami kemunduran. Wali Kota Bandung Prijatna Kusumah mengakui bahwa program dapur umum menjual nasi murah melalui 400 warung nasi mengalami jalan buntu, karena terhenti pasokan beras pada pertengahan Desember 1961. Untuk itu dia menjanjikan akan ada pasokan beras dari Karawang sebanyak 10 ton agar program ini terus berlanjut.
Program ini sebetulnya sederhana, setiap warung setiap hari diberikan 12,5 kg beras untuk ditanak menjadi 8 porsi nasi per kilogramnya. Jadi setiap warung menyediakan 100 porsi nasi atau seluruh warung yang ditunjuk menyediakan 40 ribu porsi nasi. Setiap porsi dan lauk pauknya dihargai Rp1 agar bisa terjangkau para buruh dan rakyat kecil.
Gerakan ini hanya berlangsung satu bulan sejak 11 November hingga 12 Desember 1961.
Pada 8 Desember 1961 Wali Kota Bandung Prijatna Kusumah menyampaikan kepada para anggota DPRD Gotong Royong taksiran penerimaan kotapraja mencapai Rp122.168.850, namun pengeluarannya mencapai Rp133.668.850. Dengan demikian bisa dikatakan, keuangan kota Bandung mengalami ketekoran lebih dari Rp11 juta.
Prijatna mengemukakan pemerintah kota mencoba menutupinya dengan suatu jenis sumbangan, yang tidak disebutkan dari mana sumbangan itu. Namun Wali Kota mengakui apabila defisit anggaran itu dimuatkan untuk anggaran 1962 maka sudah pasti aparatur kota akan lumpuh yang tidak terkirakan akibatnya terhadap pekerjaan di berbagai bidang usaha umumnya.
Selain itu maslaah penagguran juga harus diatasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Awal Desember 1961 Gubernur Mashudi menjanjikan tenaga penganggur dipekerjakan dalam pembuatan atau perbaikan obyek-obyek pekerjaan darurat, seperti saluran air ledeng, jembatan desa, jalan perdesaan hingga pembuatan bendungan.