Pendidikan di Indonesia memasuki babak baru dengan dilantiknya pemerintahan Prabowo-Gibran. Tersemat harapan akan perbaikan pendidikan.
Sebagai ujung tombak dari masa depan bangsa, sekolah-sekolah menghadapi masalah-masalah fundamental yang belum terselesaikan.
Dari krisis pendanaan hingga kompleksitas administrasi, dunia pendidikan masih berkutat pada persoalan mendasar yang justru menghalangi tercapainya kualitas yang kita dambakan.
Sebagai guru yang telah mengajar sejak 2009, saya melihat dengan jelas kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan.
Di ruang kelas, tantangan yang dihadapi siswa dan guru kian rumit, namun kebijakan pendidikan sering kali tak memadai untuk menjawab tantangan tersebut.
Pemerintah di tingkat pusat acap kali merumuskan kebijakan tanpa menyentuh akar persoalan, sementara di sekolah, kami harus berjuang di tengah keterbatasan sumber daya dan dukungan.
Pemerintahan Prabowo-Gibran kini dihadapkan pada tugas berat untuk mengurai benang kusut sistem pendidikan kita. Dari pengalaman saya di lapangan, ada beberapa isu mendesak yang perlu segera diselesaikan agar sekolah-sekolah kita bisa menjadi tempat yang benar-benar memanusiakan siswa dan mempersiapkan mereka menghadapi dunia yang kian kompleks.
Isu-isu ini bukan hanya soal kebijakan di atas kertas, melainkan persoalan nyata yang kami hadapi setiap hari di ruang-ruang kelas, dan dampaknya akan terasa dalam jangka panjang.
Jer Basuki Mawa Beya
Di tingkat SMA dan SMK, masalah pendanaan sekolah telah menjadi isu berulang yang terus menghantui. Banyak orangtua dan lembaga mengupayakan agar seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh sekolah, merujuk pada peraturan lama yang menyatakan bahwa sumbangan dari orang tua bersifat sukarela dan tidak wajib.
Namun, hal ini justru membuat sekolah terjebak dalam situasi sulit. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), meskipun sangat membantu, jelas tidak mencukupi untuk menutupi keseluruhan biaya operasional sekolah.