KASUS yang mendera dan menjerat Menteri Kominfo, Johnny G Plate yang menjadi tersangka korupsi dengan kerugian negara 8,32 Triliun rupiah sungguh sangat mencengangkan. Ya, 8,32 triliun rupiah bukanlah jumlah kecil, bukan receh tetapi jumlah yang sangat besar. Kalau ditulis dengan angka 8 triliun saja, itu jumlah angka nol-nya ada 12 atau seperti ini Rp 8.000.000.000.000,-.
Jumlah tersebut juga sangat jauh melebihi kekayaan rata-rata kekayaan masyarakat Indonesia, bahkan lebih besar dari kebanyakan APBD kabupaten atau kota di Indonesia. Semisal APBD Kabupaten Jombang pada 2022 lalu, hanya sekitar Rp. 3 triliun. Jombang kategori kota sedang hanya segitu, entah bagaimana lagi pada kaputen/kota yang lebih kecil, yang ternyata banyak berada pada kisaran 1 triliun.
Kabupaten Pacitan dan Magetan misalnya, pada 2023 ini APBD-nya sekitar 1,6 T dan 1,7 T. Sementara Kabupaten Trenggalek 1,9 T. Jadi hampir 4 sampai 6 kali besaran Korupsi BTS Kominfo. Atau besaran korupsi BTS Kominfo setara dengan gabungan APBD beberapa kabupaten/kota kecil yang ada di Indonesia.
Sementara kota kota-kota yang dekat ibukota (Jakarta) masih lumayan besar, misal Kota Bekasi sebesar Rp. 5.93 Triliun, Kota Tangerang Rp. 5,1 Triliun. Namun masih kalah jauh besarannya dengan kerugian BTS akibat penyelewengan proyek, yang istilah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), proyek ugal-ugalan, ugal-ugalan dari perencanaan, juga pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya.
Dengan jumlah uang sebesar 8,32 Triliun itu, tentu negara sebenarnya bisa membangun atau setidaknya memiliki potensi membuat kehidupan lebih baik bagi desa-desa yang selama ini terisolasi dan tidak mendapat layanan seluler. Namun sangat disayangkan, oknum-oknum yang seharusnya bisa merestorasi, justru menjadikan proyek BTS ini menjadi semacam "restorasi kereta api" yang dijadikan ajang pesta "makan bersama". Dan lagi-lagi masyarakat kecil dan terpencil yang dirugikan. Miris memang!
