Terjadinya kenaikan harga merupakan hal yang paling ditakuti pemerintah. Bagaimana tidak, harga yang naik akan mengganggu roda perekonomian. Bahkan jika tidak semakin dikendalikan akan mengganggu kestabilan sosial politik serta menghancurkan roadmap pembangunan yang sudah disusun. Oleh karena itu, pemerintah akan berusaha mati-matian agar jangan ada satu pun apapun itu bentuknya yang mengalami kenaikan tak terkendali.
Komoditas yang paling ditakuti harganya naik, baik pemerintahan sendiri maupun di luar sana sampai saat ini adalah komoditas bahan pangan. Tentu, komoditas yang mampu menggerakan kenaikan harga barang lainnya (inflasi) adalah kebutuhan pangan pokok atau utama. Dan, di Indonesia kebutuhan utama tersebut adalah beras.
Pemerintah mempunyai kepentingan untuk menjaga jangan sampai beras menjadi langka dan harganya melambung tinggi. Karena, baik sejarah di dalam dan luar sana telah membuktikannya. Pemerintahan suatu negara akan hancur jika tidak mampu mengelola pangan dengan baik.
Kenaikan harga beras di sisi lain memang menguntungkan sebagian pihak terutama spekulan. Namun, hal ini sangat bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Biasanya momen seperti ini muncul ketika hari besar keagamaan, masa paceklik, hingga akhir tahun.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah selalu mengandalkan senjata pamungkasnya yang bernama"operasi pasar". Dengan sekejap kota-kota yang mengalami kenaikan harga, akan dibanjiri dengan komoditas dengan harga di bawah harga pasar. Nah, keadaan seperti inilah yang paling ditakuti para "spekulan" yang mengejar keuntungan dengan melakukan penimbunan stok.
Tentu, lembaga yang sudah biasa melakukan kegiatan operasi pasar adalah BULOG. Pada situasi dan kondisi pasar yang sudah diserbu program operasi pasar, akan membuat para spekulan berhitung cepat. Tinggal dua opsi yang dipilih; pertama, segera melepas stock yang ditimbun untuk menghindari kerugian, dan kedua, tetap bertahan dengan menahan stok yang ada dengan konsekuensi kerugian besar akibat barang yang tidak laku.
Foto: Tribunnews.com
Sebenarnya, cara ini (operasi pasar) merupakan solusi tepat dan elegan yang mesti dikedepankan oleh pemerintah, ketimbang memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) beras. Pemberlakuan HET sangat merugikan banyak pihak, terutama pedagang dan petani. Mereka menjadi takut dalam menjalankan usahanya, berkreasi maupun berinovasi. Apalagi, pemberlakuan HET terus diawasi oleh tim satgas mafia pangan. Penegakan hukum setiap saat dapat saja dilakukan jika terjadi penyelewengan.
Harga merupakan cerminan keseimbangan pasar yang sebenarnya. Jika harga mengalami kenaikan, berarti ada yang salah dengan salah satu sisi baik permintaan dan penawaran. Permintaan yang banyak akan mendorong terjadinya lonjakan harga. Begitu juga jika supply yang sedikit, juga akan menyebabkan kenaikan harga.
Ada dua program solusi sebenarnya yang sudah diterapkan pemerintah dan terbukti ampuh menekan harga. Dua program ini, sebenarnya selalu menjadi senjata ampuh andalan pemerintah. Namun, pemerintah sekarang seakan menutup mata, tidak ambil peduli dan mencoba program lain (Bantuan Pangan Non Tunai) yang keberhasilannya belum terbukti.
Dua program solusi tersebut adalah:
1. Program Rastra
Rastra secara filosofi sebenarnya bentuk intervensi pemerintah dari sisi permintaan. Ingat yang saya katakan di depan tadi, bahwa kenaikan harga terutama beras bisa disebabkan karena adanya lonjakan permintaan dari masyarakat.