Dimana Fungsi Ditjen Bina Keuangan Daerah, KEMENDAGRI?. Munculnya Raja-Raja Kecil di Daerah pada Kasus Uang TPP
Carut marut kasus pengalihan dan penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di daerah semakin marak terjadi.
Banyak daerah yang pada akhirnya berurusan dengan Kemendagri karena munculnya raja-raja kecil yang sewenang-wenang di daerah.
Contohnya, pada kasus pengalihan uang TPP guru se-kabupaten Sintang, Kalbar ke DOMPET para pejabat dan ASN Non guru.
Kecemburuan sosial karena guru menerima tunjangan dari APBN adalah faktor utama dihapuskanya uang guru, ragam alasan dimunculkan agar guru tidak dapat menerima TPP.
Alasan tunjangan ganda, tidak ada dana, tidak bisa menambah anggaran di perubahan anggaran, kebijakan daerah, namun anehnya, apa mungkin bisa disebut sebuah kebijakan, ketika sebuah "kebijakan" sudah menyengsarakan ribuan orang?
Baru-baru ini juga kita bisa melihat demo di NTT, tepatnya di Daerah Sabu Raijua, guru melakukan aksi demo hingga masuk ke Kantor Bupati, untuk memperjuangkan ragam tunjangan, salah satunya adalah tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Merangkum dari berbagai sumber, tahun 2022, juga terjadi masalah TPP di Pemkot Samarinda hingga penyelesaian ke tingkat pusat.