Lihat ke Halaman Asli

Jujun Junaedi

Penulis dan Pendidik dari Bandung 31324

Menilik Janji dan Sumpah Wakil Rakyat: Mampukah Bersama Rakyat untuk Berkeadilan Sosial?

Diperbarui: 4 Oktober 2024   06:41

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sejumlah anggota DPR, DPD, dan MPR menunggu upacara pelantikan di Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/24). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto via KOMPAS.com

Pelantikan wakil rakyat pada tanggal 1 Oktober 2024 menjadi momen penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Momentum ini menandai dimulainya periode baru kepemimpinan yang diharapkan membawa perubahan positif bagi bangsa.

Namun, pertanyaan mendasar tetap muncul yakni mampukah wakil rakyat yang baru dilantik ini bersama-sama dengan rakyat mewujudkan keadilan sosial yang menjadi cita-cita bangsa?

1. Janji dan Sumpah sebagai Komitmen Moral Janji Politik

Selama kampanye, para wakil rakyat telah menyampaikan berbagai janji kampanye yang menyangkut berbagai isu, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial. Janji-janji ini sejatinya merupakan komitmen moral yang harus ditepati.

Janji-janji politik yang diucapkan oleh para wakil rakyat dapat dianggap sebagai bentuk kontrak sosial antara mereka dengan rakyat. Rakyat memberikan mandat kepada wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan, sementara wakil rakyat berjanji untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan rakyat.

Selain menjadi komitmen moral, janji politik juga merupakan tanggung jawab moral yang diemban oleh para wakil rakyat. Mereka harus senantiasa mengingat bahwa setiap keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Meskipun janji politik merupakan komitmen yang kuat, namun dalam praktiknya seringkali sulit untuk dipenuhi sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas masalah yang dihadapi, keterbatasan sumber daya, atau adanya kepentingan kelompok tertentu.

Janji dan sumpah yang diucapkan oleh wakil rakyat merupakan komitmen moral yang sangat penting. Namun, untuk mewujudkan janji-janji tersebut diperlukan upaya bersama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pengawas.

Dengan adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif, diharapkan wakil rakyat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Sumpah Jabatan

Prosesi pelantikan selalu diawali dengan sumpah jabatan. Sumpah ini mengandung janji untuk menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, mengabdi kepada negara dan rakyat.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline