Saat menjelang pilpres, janji-janji di setiap calon dikelontarkan uutuk menarik perhatian dan simpati dari masyarakat Indonesia. Tak terkecuali pada presiden terpilih, Jokowi Dodo. Saat kampanye berlangsung ia selalu mengucapkan setiap menterinya tidak boleh rangkap jabatan.
Dan beliau tidak segan-segan untuk melibatkan KPK dan PPATK utk juga ikut terlibat menyeleksi dan memberikan pendapatnya perihal seleksi menteri yg layak di bidangnya serta mempunyai track record yg baik. Hal ini terbukti bahwa KPK dan PPATK juga ikut terlibat menyelekai calon menteri.
Komitmen ini sungguh sangat bagus jika terus dilalukan oleh seorang presiden. Karena kebijakan ini bisa memfokuskan para menterinya dan akan menjadi penopang roda pemerintahan yang baik pada bidangnya.
Namun, saat ini masyarakat mulai resah dan bosan dengan kepemimpinan presiden Jokowi-Jk dengan membolehkannya menteri rangkap jabatan. Tak sedikit para menterinya merangkap jabatan, banyak pengurus partai yang juga menjadi menterinya.
Janji-janji manis ituilah yg menjadi salah satu penentu kemenangan Jokowi-Jk dalam pertarungan Pilpres 2014 lalu.
Banyak pihak yang menyayangkan akan ketidakkonsistenan kebijakan ini, karena hal in dinilai akan memperburuk kinerja dari parapada menterinya.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menilai bahwa "Kalau dulu Presiden mengatakan tidak boleh rangkap jabatan dan sekarang boleh saya rasa kita bisa tahu apakah satu kata dengan perbuatan. Dan mungkin punya pertimbangan-pertimbangan lain tapi saya tidak tahu. Saya kira kita serahkan itu kepada Presiden sendiri. Artinya seperti waktu itu Presiden menjilat ludahnya sendiri gitu", Merdeka.com. (23/01/2018).
Ancaman 2019
Setahun lagi Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi, yakni akan berlangsungnya Pilpres pada 2019 nanti. Setiap pasangan calon sudah mulai nampak di berbagai media yang digadang-gadang untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.
Bangsa Indonesia sudah mulai cerdas dan pintar menilai janji-janji kandidat yang akan maju dan bertarung sebagai Capres-Cawapres. Hal ini didukung dengan janji-janji Jokowi-Jk pada pilpres 2014 lalu yang mengatakan bahwa setiap menteri tidak boleh rangkap jabatan.
Namun, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi Dodo melantik menteri yang dari parpol dan beralasan karena hanya sebentar saja duduk di kementerian. Hal ini akan berdampak bagi elektabilitas dan tidak menutup kemungkinan akan diserang lawannya untuk dijadikan alat propaganda politik pada saat kampanye nanti. Jika tidak mempunyai langkah-langkah antisipasi terhadap janji-janji yang dihianati. Maka jangan harap periode ke 2 untuk menjadi RI-1 akan dimenangkan lagi.