Sejak di lantik menjadi presiden, Jokowi adalah presiden yang paling sering berkunjung ke tanah Papua.
Perhatiannya terhadap Papua, diimplementasikan dalam berbagai bentuk pembangunan infrastruktur.
Pembangunan jalan trans Papua, Bandar udara, Pasar, Jembatan dan memberi porsi lebih besar bagi hasil PT Freeport di banding era sebelumnya.
Di media sosial, sanjungan dari masyarakat Papua pada kerja Jokowi banyak diunggah. Kunjungan Jokowi ke Papua selalu dipadati masyarakat. Tak jarang pula membuat haru.
Di banyak kesempatan, Jokowi selalu menyampaikan bahwa apa yang dia lakukan adalah bagian dari mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Membangun Papua, berarti membangun Indonesia. Sesuatu yang sejak lama diabaikan, tampak dari kesenjangan yang amat dalam di berbagai bidang.
Mencermati apa yang dikerjakan Jokowi, dan sambutan rakyat Papua dengan mudah kita dapat menyimpulkan bahwa Jokowi adalah presiden yang dekat di hati masyarakat Papua.
Namun kerusuhan yang terjadi di berbagai kota di Papua beberapa hari terakhir ini, muncul beragam pertanyaan. Bisa juga pernyataan-pernyataan sinis yang muncul atas semua yang telah dikerjakan Jokowi. Karena ternyata Jokowi tidak sepenuhnya dekat dengan rakyat Papua.
Rakyat Papua tidak lagi peduli atas seruan dan kepedulian Jokowi. Terbukti apa yang sudah baik, di bangun oleh pemerintahan Jokowi, dengan sangat mudah, mungkin saja tanpa beban, mereka hancurkan. Sang Presiden tidak sepenuhnya tinggal di hati rakyat Papua.
Benarkah rakyat Papua sebenarnya tidak mempedulikan Jokowi? Apakah yang dilakukan Jokowi tidak berarti apa-apa bagi rakyat Papua? Lalu apakah yang tampak selama ini benar merupakan bentuk pencitraan semata?
Menjawabnya, butuh kajian yang mendalam, agar bukan hanya nyinyiran belaka. Menggunakan perspektif rakyat Papua tentu saja. Tetapi bukan berarti pula tertutup untuk tafsir-tafsir lain di luar itu.
Mencermati apa yang terjadi, saya teringat dengan bagaimana para pendiri bangsa ini tersadar akan identitas kebangsaannya. Politik etis, sebuah kebijakan kolonial Belanda yang menginginkan sebuah perubahan pada tanah jajahannya, kala itu Hindia Belanda. Kebijakan yang mencoba mengubah paradigma, dari kebijakan yang selama ini menindas ke kebijakan yang lebih humanis.
Sebab menyentuh upaya mencerdaskan masyarakat tanah jajahan dan menyejahterakan mereka. Melalui tiga prioritas utama, pendidikan, irigasi dan persebaran penduduk.
Sentuhan humanisme ini ternyata memcelikkan mata masyarakat Hindia Belanda akan jati dirinya. Melalui pendidikan, Belanda mengajarkan kesetaraan, yang belakangan menjadi senjata bagi para pejuang pergerakan nasional untuk menuntut kesetaraan.
Ini artinya, sentuhan dan perhatian pemerintah kolonial, membuka mata rakyat tanah jajahan akan siapa sesungguhnya mereka. Selama ini, mereka hanya memahami bahwa penderitaan adalah bagian dari takdir yang harus mereka jalani.
Kesejahteraan hidup hanya menjadi hak para bangsawan dan elit. Keterbukaan dan kesempatan memperoleh pendidikan, meski terbatas, setidaknya mampu mencairkan kebekuan berpikir tersebut.
Apakah kemudian kita dapat berkesimpulan bahwa apa yang terjadi, yang dilakukan para pejuang pergerakan nasional tersebut mengingkari manfaat kebijakan politik etis ?
Meski Indonesia meyakini bahwa Papua adalah bagian integral dari NKRI, tetapi kesenjangan pembangunan yang terjadi semakin meyakinkan sebagian dari rakyat Papua bahwa mereka hanyalah jajahan. Meski pembangunan gencar dilakukan, tetapi masih banyak rakyat Papua yang tidak dapat mengakses manfaatnya.
Mereka harus berkompetisi dengan masyarakat luar Papua, yang memang sejak awal sudah memperoleh pendidikan lebih baik di banding mereka.
Masifnya pembangunan, barangkali membuat masyarakat Papua juga semakin terbuka. Melihat kemajuan, dengan hal tersebut dapat melihat lebih jelas diri mereka, bahwa mereka benar-benar telah tertinggal. Menurut saya, ini tidak jauh berbeda dengan fenomena yang terjadi di era politik etis.