Dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi tentang persyaratan kepala daerah dimana wakil rakyat tiba-tiba ingin melakukan revisi UU Pilkada membuat masyarakat pun marah sehingga melakukan aksi demonstrasi. Demonstrasi tersebut pun sampai berhari-hari bahkan sekarang pun masih ditemukan demonstrasi di beberapa daerah.
Kondisi tersebut dapat disebabkan masyarakat masih merasakan ketidakpercayaan kepada pemerintah.
Demonstrasi tersebut merupakan bentuk dari suara rakyat yang tidak didengarkan sehingga masyarakat menyuarakan di jalanan. Cara itu ampuh agar suara rakyat dapat didengar dan direalisasikan dengan baik. Demonstrasi itu identik dengan ketidakpercayaan dari rakyat.
Oleh karena itu, pemerintah harus peka terhadap suara rakyat. Jangan sampai rakyat semakin hari semakin sering turun ke jalanan bahkan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis.
Apa yang dilakukan tersebut patut diperhatikan. Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan. Namun, seakan-akan dengan adanya keinginan dari baleg untuk merevisi UU Pilkada membuat putusan MK tersebut hanya sia-sia tidak dilaksanakan dengan apa adanya.
Putusan MK tersebut dinilai mampu untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Dan, dinilai untuk memutus adanya rantai kepemimpinan yang sering disebut dinasti politik. Karena itu, harusnya pemerintah bisa mendengar aspirasi masyarakat demi mewujudkan kepercayaan publik yang besar.
Padahal, kepercayaan publik itu penting dalam mendukung setiap kerja-kerja pemerintah yang lebih baik dan lebih mengarah pada kepentingan rakyat. Ketika masyarakat percaya pada pemerintah maka apapun kebijakan dan juga program kerja pemerintah tentunya akan disambut baik oleh rakyat.
Sebab itulah, menjadi penting agar wakil rakyat maupun pemerintah mau untuk mendengar setiap pendapat maupun aspirasi masyarakat demi menjamin keberlangsungan pemerintahan dan kebijakan yang selaras dengan visi misi seorang pemimpin bangsa.
Ketika masyarakat berani turun ke jalan, menyuarakan aspirasinya dan bahkan melakukan aksi anarkis, maka dapat diartikan masyarakat sudah tidak percaya lagi. Itu artinya masyarakat Indonesia sudah merasa disakiti dan dikhianati.
Kedepannya, apa yang terjadi ini harus jadi perhatian serius pemerintah. Hati-hati dengan setiap kebijakan yang akan dikeluarkan. Harusnya memperhatikan nasib rakyat dan suara rakyat demi terciptanya demokrasi yang baik dan humanis.