Lihat ke Halaman Asli

Juan Manullang

Penulis Lepas

Apresiasi Novel Baswedan kepada Presiden Jokowi Soal Menolak Penonaktifan 75 Pegawai KPK

Diperbarui: 18 Mei 2021   10:40

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sumber: Andhika Prasetia/detik.com

Kemarin Presiden Jokowi angkat bicara soal 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK sebagai bagian dari peralihan status menjadi ASN. Jokowi tidak setuju 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu diberhentikan. Menurut Presiden Jokowi masih ada opsi lain, yaitu pendidikan kedinasan.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan pun menjadi salah satu yang berterimakasih atas pernyataan Presiden Jokowi. Dia berterimakasih lantaran Jokowi memperhatikan polemik yang terjadi dalam tubuh KPK.

Dengan apresiasi dari Novel Baswedan itu menandakan bahwa tidak ada upaya dari pemerintah untuk memperlemah KPK. Beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan bahwa ada peran pemerintah untuk memperlemah KPK. Dan, dengan ucapan terima kasih dari Novel membuktikan bahwa hal tersebut tidak benar.

Karena itu, bila ada dugaan-dugaan yang mengarah pada hal tersebut sebaiknya ditarik kembali. Pemerintah masih tetap pada tujuan memberantas korupsi. Jadi, kita masyarakat harus mendukung penuh peran pemerintah tersebut.

Alangkah baiknya kita tidak lagi menduga duga sesuatu yang tidak layak dan tidak penting. Sudah saatnya kita kembali pada semangat pemberantasan korupsi.

Kepada pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan menonaktifkan 75 pegawai KPK segera menarik keputusan itu dan ambil langkah yang dihimbau oleh Presiden Jokowi.

Lakukan upaya terbaik bagaimana 75 pegawai KPK itu bisa kembali bekerja dan bisa turut serta dalam proses pemberantasan korupsi. Kita ketahui bahwa 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan itu adalah pegawai-pegawai terbaik yang dimiliki KPK. Jadi beri juga mereka untuk terus bekerja dan berkarya.

Sudah saatnya kita mendukung penuh pegawai KPK untuk terus bekerja di KPK. Banyak langkah besar yang harus ditempuh dalam proses pemberantasan korupsi. Sumber Daya Manusia (SDM) di KPK juga harus mumpuni agar proses pemberantasan korupsi makin baik.

Apresiasi tinggi layak kita berikan kepada Presiden Jokowi sebagai pemimpin di negeri ini. Kita bangga bila KPK terus kuat dan berkembang.




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline