Polemik 75 Pegawai KPK Dipecat Berlanjut, Tagar #BeraniJujurPecat Menggema

Sekitar 75 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi nonaktif lantaran tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Keputusan penonaktifan ini lantas memicu kekecewaan warganet dan membuat mereka mempelesetkan slogan antikorupsi KPK #BeraniJujurHebat menjadi #BeraniJujurPecat. Hal itu viral di Twitter dan trending.

Dengan adanya polemik mengenai penonaktifan 75 pegawai KPK menjadi evaluasi buat kita. Masyarakat tidak sependapat bila 75 pegawai tersebut dinonaktifkan.

Rakyat menilai bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur dan punya kapasitas dan integritas. Kenapa harus dinonaktifkan?.

Penulis pun menilai terlalu gegabah menonaktifkan ke 75 pegawai KPK tersebut. Penulis pernah menuliskan bahwa meski tak lulus tes menjadi ASN, ke 75 pegawai KPK itu harusnya masih bisa bekerja aktif di KPK.

Tidak ada masalah sebenarnya bila pegawai biasa atau non ASN bekerja di KPK. Jadi, KPK bisa mengambil keputusan sendiri bahwa yang tidak lulus tes TWK sebagai syarat Pegawai KPK menjadi ASN tetap bisa bekerja di KPK.

Lihatlah bagaimana KPK diserang kritik sangat keras dan viral #BeraniJujurPecat. Tidakkah itu jadi pukulan telak buat KPK?. Tentu itu adalah pukulan telak yang harusnya bisa diatasi. KPK harus mengambil keputusan untuk ke 75 pegawai KPK tetap bisa bekerja di KPK.

Jangan sampai KPK terus jadi bahan perbincangan dan kritikan keras. KPK nantinya akan tidak dipercaya masyarakat lagi, padahal kekuatan KPK bekerja adalah pada masyarakat Indonesia yang mendukungnya.

Bukankah KPK lahir dari semangat masyarakat untuk melawan korupsi?. KPK adalah andalan dalam pemberantasan korupsi. Jadi, suara rakyat harusnya didengar. 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan harus tetap diberi kebebasan untuk bekerja di KPK dan kepada kepada rakyat.

Jangan sia-siakan pegawai yang jujur, integritas dan punya kualitas tidak diberikan kebebasan bekerja di KPK. Harusnya ada pengecualian bagi ke 75 pegawai KPK tersebut bahwa mereka pegawai terbaik dan berhak mengabdi di KPK.