Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diklaim sepihak oleh segelintir pihak memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum terpilih. Hal ini berdasarkan voting yang dilakukan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara. Namun, baru saja Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa KLB di Deli Serdang adalah ilegal dan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.
Hal itupun menjelaskan bahwa sudah terjadi dualisme kepengurusan di Partai Demokrat sebagaimana hal yang sama pernah terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar di tahun-tahun yang lalu.
Sekarang, kita menyaksikan ada kepengurusan Ketua Umum Partai Demokrat antara AHY dan Moeldoko. Kita tak tahu apakah hasil KLB akan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau tidak.
Yang pasti, sudah jelas bahwa dualisme menunjukkan masalah di internal Partai Demokrat semakin dalam dan panjang. Hal ini akan sulit diselesaikan dan disatukan kembali karena butuh waktu yang lama.
Cara terbaik pun agar dualisme ini menjadi satu kembali adalah duduk bersama antara kader-kader Partai Demokrat berdamai dan berdiskusi bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut.
AHY maupun Moeldoko harus bersinergi dan berjumpa untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, dapat dipastikan dualisme akan terus terjadi sampai tahun 2024 yang merugikan Partai Demokrat itu sendiri.
Jika terjadi dualisme sampai pemilu 2024 maka Partai Demokrat dianggap tidak kompak oleh publik dan dianggap tidak bisa memimpin partai dengan baik. Bagaimana untuk mengikuti pemilu jikalau masalah internal saja tidak bisa dipersatukan?.
Itulah sebabnya, sedari awal terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat harusnya bisa memperhatikan apa masalah yang terjadi di tubuh Partai Demokrat. Namun, kita melihat sepertinya AHY tidak mengetahui masalah yang terjadi di tubuh partai sehingga adanya niatan untuk menciptakan dualisme kepengurusan di Partai Demokrat.
Dengan demikian, Partai Demokrat menjadi tidak sehat dalam kepengurusan dan harusnya segera disehatkan.